Page 232 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020

Anggota Panja RUU Cipta Kerja dari Fraksi PKS Mulyanto menyebut, aturan soal JKP ini memang
menguntungkan pengusaha tetapi akan membebankan keuangan negara.
"JKP adalah jaminan asuransi untuk kelangsungan pekerja yang khusus diajukan Pemerintah
dalam RUU Cipta Kerja , yang preminya dibayar dari APBN serta mengoptimalkan dana BPJS
ketenagakerjaan," kata Mulyanto kepada wartawan, Selasa (29/9/2020).

"Dalam skema ini, JKP mensubstitusi pesangon sebesar 9x gaji, yang dalam UU Ketenagakerjaan
seluruhnya (sebanyak 32x gaji) dibayarkan oleh pihak pemberi kerja," imbuhnya.

Mulyanto menilai, program ini tidak memberi manfaat tambahan bagi pekerja.

Dengan program JKP ini pekerja yang di PHK akan tetap mendapat pesangon 32 kali gaji, sama
dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Ketenagakerjaan yang berlaku sekarang.

JKP hanya bermanfaat bagi pihak pengusaha karena akan mendapat subsidi pesangon untuk
pekerja yang di-PHK sebanyak 9 kali gaji. Dengan JKP ini pengusaha cukup membayar 23 kali
gaji.

PKS menilai JKP berpeluang mempersulit pekerja dalam mendapatkan pesangon yang layak
sebagaimana yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

"PKS tidak setuju dan memberi catatan tebal terhadap RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan,
khususnya yang terkait dengan pesangon yang sebagian akan dibayarkan oleh APBN. Dalam
kondisi fiskal APBN yang lemah dan ancaman resesi ekonomi yang menghantui, pengaturan ini
akan semakin menyulitkan keuangan Negara dan terlalu menguntungkan pengusaha," ucap akil
Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.

Sebelumnya dalam pembahasan klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja , yang dikebut
sejak Jumat (25/9/2020), Pemerintah tetap pada skema pesangon sebesar 32 x gaji, di mana
23 x merupakan kewajiban pemberi kerja dan 9x gaji diambil dari JKP (Jaminan Kelangsungan
Kerja).

Di dalam UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, seluruh besaran pesangon tersebut
merupakan kewajiban bagi pemberi kerja.

Jumlah total pesangon , besaran 32x gaji ini memang sama dengan ketentuan dalam UU No.
13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dari sisi pekerja, mereka menerima besaran pesangon yang sama seperti diatur dalam UU yang
ada sekarang.

Namun dari sisi pengusaha, mereka sangat diuntungkan dengan RUU Cipta Kerja ini, karena
9x gaji yang sebelumnya menjadi kewajiban mereka, dibayar oleh JKP yang preminya diambil
dari APBN dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Dalam kondisi ruang fiskal yang terbatas, karena pandemi Covid-19, utang pemerintah yang
semakin menumpuk, serta di tengah bayang-bayang resesi ekonomi, ketentuan ini akan menjadi
beban yang tidak sedikit bagi keuangan negara," pungkas Mulyanto.

231