Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020
P. 46

APINDO TERBITKAN BUKU PANDUAN KETENAGAKERJAAN INKLUSIF

              Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  menerbitkan  buku  panduan  ketenagakerjaan  inklusif
              sebagai  pedoman  atau  kebijakan  di  lingkungan  internal  perusahaan.  Melalui  buku  tersebut,
              penerapan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi diharapkan bisa diterapkan secara benar di
              tempat kerja.

              Ketua Umum Apindo Haryadi B Sukamdani menerangkan, penciptaan tempat kerja yang inklusif,
              paling  sedikit  mengharuskan  pengusaha  untuk  memberikan  ruang  terhadap  tenaga  kerja
              penyandang disabilitas yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain
              itu, lingkungan kerja yang ramah dan aman bagi penyandang disabilitas juga perlu dipersiapkan.
              "Lingkungan aman ini bukan hanya dari aspek infrastruktur, tetapi juga aspek lingkungan sosial
              di tempat kerja," ujar dia dalam konfrensi pers secara daring, Selasa (29/9).

              Haryadi menjelaskan, buku panduan tersebut merupakan tahap awal untuk terus menggulirkan
              konsep  tempat  kerja  yang  inklusif.  Buku  pedoman  dapat  membantu  perusahaan,  baik
              perusahaan kecil, menengah dan besar dalam membangun kesetaraan dan inklusivitas di tempat
              kerja.

              "Panduan tersebut di dalamnya turut mengulas tahapan-tahapan penyelenggaraan kesetaraan
              dan  inklusivitas  di  tempat  kerja,  penyediaan  akomodasi  layak  fisik  dan  nonfisik,  media
              komunikasi  dan  informasi  inklusif,  serta  manajemen  kondisi  bencana  yang  inklusif  terhadap
              kelompok rentan," jelas Hariyadi.

              Dia  mengharapkan  seluruh  anggota  Apindo  bisa  membuat  Indonesia  menjadi  rumah  yang
              nyaman  bagi  kesetaraan  tenaga  kerja.  Hariyadi  juga  mengajak  para  pelaku  usaha  untuk
              bergandengan tangan, baik dengan instansi pemerintah, komunitas penggiat isu disabilitas, dan
              tentunya para penyandang disabilitas itu sendiri. "Ini dalam merealisasikan kewajiban kita yang
              telah diatur dalam peraturan perundangan," ucap Haryadi.

              Dalam  acara  yang  sama,  Pelaksana  tugas  Direktur  Penempatan  Tenaga  Kerja  Dalam  Negeri
              (PTKDN) Kemen-terian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Nora Kartika memuji langkah yang diambil
              Apindo tersebut. Penyusunan panduan ini juga melibatkan Kemnaker serta berbagai lembaga
              swadaya masyarakat yang mendorong isu hak  disabilitas dan perempuan.

              Dia menekankan, nilai-nilai kesetaraan, anti-diskriminasi, dan inklusivitas, bukan hanya slogan
              tapi sudah menjadi kebutuhan universal dan harus diwujudkan. Panduan itu akan mengarahkan
              bahwa pendekatan disabilitas bukan lagi harus dilakukan  dalam bentuk amal, tapi hak asasi
              manusia, terutama hak mereka untuk bekerja dan berpenghasilan. "Yang perlu diperhatikan oleh
              semua pemangku kepentingan bahwa penyandang disabilitas bukanlah mesin, tapi aset manusia
              yang perlu dihargai," ucap Nora. (leo/ant)























                                                           45
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51