Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020
P. 48
Judul Pesangon Dibayar Patungan
Nama Media Kompas
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg10
Jurnalis Age
Tanggal 2020-09-30 04:51:00
Ukuran 125x253mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 103.125.000
News Value Rp 309.375.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Said lqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Jika pesangon ditanggung
pemerintah dengan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), dari mana sumber dananya? Siapa
yang akan membayar iuran rutin JKP pekerja? Bisa jebol APBN kita
negative - Said lqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Bisa saja jalan tengah ini
diambil karena tahu JKP tidak perlu diberikan untuk karyawan kontrak atau outsourcing, ke
depan tak perlu banyak karyawan tetap
positive - Supratman Andi Agtas (Ketua Panja RUU Cipta Kerja DPR) Pemerintah dan pengusaha
saling berbagi beban sehingga kehadiran negara ada untuk memberikan jaminan kepastian
untuk pekerja
negative - Timboel Siregar (Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Dorongan
agar pemerintah membayarkan iuran jaminan sosial bagi pekerja informal miskin saja belum
kunjung dipenuhi, sekarang iuran JKP untuk pekerja tetap malah mau dibayar pemerintah
Ringkasan
Pemerintah dan DPR sepakat bahwa negara ikut menanggung pesangon bagi pekerja yang di
PHK. Namun, sejumlah pihak meragukan kemampuan fiskal negara.
Keputusan pemerintah ikut membayar pesangon pekerja yang mengalami pemutusan hubungan
kerja mendapat kritik. Sumber dana dipertanyakan karena keuangan negara, apalagi di tengah
pandemi Covid-19, dinilai tidak cukup kuat untuk ikut menanggung kewajiban perusahaan.
Kalangan pekerja khawatir ketentuan itu justru akan semakin mendorong fleksibilitas dan
liberalisme pasar kerja.
47
