Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020
P. 50
"tabungan" pesangon di kemudian hari. Perhitungan kompensasinya pun harus tetap diatur di
UU Cipta Kerja, bukan PP.
Sebelumnya, Staf Ahli Ke-menterian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi menyatakan,
negara akan menanggung premi iuran, tetapi dengan mempertimbangkan ruang fiskal APBN dan
mengoptimalkan dana yang sudah dikelola BP Jamsostek. Pemerintah juga perlu mengecek
kemampuan fiskal negara.
Anggota Panja RUU Cipta Kerja, Obon Tabrani, mengatakan, RUU Cipta Kerja kemungkinan besar
dibawa ke rapat paripurna pada 8 Oktober 2020 untuk pembahasan tingkat akhir. (AGE)
49
