Page 349 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

Semarang, Sutrisno, mengajak para pengusaha tertib dan teratur dalam memberikan THR
kepada para pekerjanya.
KAMI AKAN BENTUK POSKO PENGAWALAN THR

Disnaker Kota Semarang Ajak Pengusaha Patuhi Aturan Pemberian Tunjangan Hari Raya

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang akan menindaklanjuti surat edaran Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/ IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
Raya (THR) Keagamaan tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Kepala Disnaker Kota
Semarang, Sutrisno, mengajak para pengusaha tertib dan teratur dalam memberikan THR
kepada para pekerjanya. Disnaker, kata Sutrisno, akan membentuk posko pengawalan THR.
Posko ini nantinya diharapkan bisa membantu memberikan solusi mengenai pemberian THR.

"Posko ini amanah dari Kementerian (Tenaga Kerja). Nanti, saya akan bersurat kepada wali kota
untuk pembentukan posko. Posko ini untuk konsultasi, koordinasi, mau mengadu pun kami
terima," papar Sutrisno, Jumat (16/4).

Tidak hanya membuat posko, Sutrisno memaparkan, Disnaker Kota Semarang akan melakukan
supervisi kepada para perusahaan untuk memastikan mereka benar-benar memiliki itikad baik
memberikan THR kepada para pekerjanya. Dia tidak ingin pandemi Covid-19 menjadi alasan para
pengusaha tidak memberikan THR.

"Kami akan supervisi kepada beberapa pengusaha, apakah mereka ada iktikad janji itu supaya
teman-teman buruh dapat ketenteraman dan ketenangan saat menjalani hari raya," ucapnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HK.04/ IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021
bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Dalam SE ini tertuang kewajiban perusahaan untuk
membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 kepada pekerja atau buruh. Surat edaran
pemberian THR ini ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.

Berdasarkan SE Menaker, THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya
keagamaan. Nominal THR sebesar satu bulan upah bagi pekerja yang telah bekerja 12 bulan
atau lebih. Adapun bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau
lebih tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan
masa kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali satu bulan upah.

"Yang lebih dari satu tahun minimal sekali gaji. Yang kurang dari satu tahun diberikan secara
proporsional. Itu minimal. Saya harap pengusaha berikan yang maksimal," ujarnya.

Sutrisno menjelaskan, jika ada perusahaan yang tidak mampu memberikan THR sesuai waktu
yanh ditentukan perundang-undangan, mereka harus dapat menunjukkan kepada pemerintah
bahwa mereka dalam kondisi pailit. Dia juga meminta perusahaan melakukan kesepakatan
dengan pekerja.

"Tanggal 26-27 Mei nanti kami coba rakor (rapat koordinasi---Red) dengan Apindo dan Dewan
Pengupahan secara tripartit untuk sekaligus menyosialisasikan hal ini," katanya.

Tanggapan buruh

Sementara itu, kalangan buruh, terutama dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Provinsi Jawa Tengah berpendapat, SE Menaker tersebut jangan hanya jadi rule of the game
(aturan permainan), tetapi landasan penegakan hukum atau law enforcement soal THR.

"Harus tegas di semua perusahaan, agar pembayaran THR sesuai dengan aturan yang ada yaitu
wajib, penuh dan tepat waktu," kata Sekjen KSPI Jateng, Aulia Hakim, Jumat.
348