Page 353 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

Menaker berharap gubernur dan bupati/wali kota memberi solusi dengan mewajibkan pengusaha
melakukan dialog dengan pekerja. Tujuannya mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara
kekeluargaan dan dengan iktikad baik.

Perusahaan bersangkutan juga harus dapat membuktikan ketidakmampuan untuk membayar
THR sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan laporan keuangan internal 2 tahun terakhir
secara transparan. Jadi tidak bisa seenaknya mengaku kesulitan keuangan tapi pemilik dan
keluarga masih bisa berfoya-foya.

Ada semangat kesetiakawanan sosial yang menjadi misi pemberian THR ini. Kita tahu bahwa
setiap menjelang hari raya, pengeluaran keluarga menjadi lebih besar dari biasa. Keberadaan
THR ini membantu pekerja atau buruh merayakan Hari Kemenangan bersama keluarganya.
Meskipun mudik resmi dilarang, pengeluaran besar tetap tak terelakkan.

Sesuai aturan, THR paling lambat dibayarkan tujuh hari menjelang hari raya keagamaan atau H-
7 Lebaran. Namun, pemerintah selalu menyarankan bahwa jauh lebih baik jika diberikan dua
minggu sebelumnya atau H-14 Lebaran. Saran serupa juga disampaikan kalangan legislatif.
Tentu anjuran ini bukan tanpa alasan karena memang lebih cepat lebih baik dalam urusan
penganggaran.

Terlebih Permenaker sudah menetapkan sanksi berupa denda bagi mereka yang telat
membayarkan THR Denda ini tak menghilangkan kewajiban pengusaha memberikan tunjangan
hari raya tersebut.

Misi lain daripada pemberian THR ini adalah mendongkrak daya beli masyarakat yang pada
gilirannya memutar roda perekonomian. Keyakinan Menteri Keuangan Sri Mulyani ini juga diamini
para ekonom yang melihat bahwa lebih dari separuh ekonomi Indonesia disusun oleh konsumsi
masyarakat. (*)

352