Page 356 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

Ringkasan

Isu reshuffle kembali menguat dari Istana. Reshuffle ini merupakan kali kedua setelah dilakukan
pada Desember 2020 lalu. Mulanya, reshuffle diwacanakan seiring dengan hadirnya nomenklatur
kementerian baru untuk Kementerian Investasi dan peleburan urusan riset dan teknologi ke
dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, isu ini menjadi bola liar tentang siapa
yang akan masuk dan siapa yang akan keluar dari Kabinet Indonesia Maju. Dalam diskusi daring
Lembaga Kajian Politik, PARA Syndicates yang digelar Jumat (16/4/2021), Direktur Eksekutif
PARA Syndicates, Ari Nurcahyo, menyebut bahwa sedari awal periode kedua kepemimpinannya,
Joko Widodo memang hendak mendirikan Kementerian Investasi sebagai kementerian baru. Jika
melihat dari kinerja dan sejumlah tolok ukur lainnya, diakui Wempy, terdapat sejumlah
kementerian ataupun pejabat di lingkungan pemerintahan yang kinerjanya jauh dari harapan
Presiden. Salah satunya terkait posisi Moeldoko. Untuk posisi menteri, setidaknya terdapat tiga
posisi kementerian yang kinerjanya tidak terlalu menonjol, bahkan cenderung di bawah harapan
masyarakat. Padahal, pada masa seperti sekarang ini tentunya Presiden butuh tim yang mampu
membantu Indonesia segera keluar dari krisis sebagai akibat dari pandemi berkepanjangan.
"Kedua, posisi Menteri Desa. Saya tidak melihat ada progres yang kuat yang ditunjukkan Mendes.
Ketiga, Menteri Tenaga Kerja. Belakangan, banyak sekali suara dari pekerja-pekerja kita yang
tidak mengalami advokasi dari Kementerian Tenaga Kerja, termasuk persoalan THR," katanya.

RESHUFFLE KABINET, SIAPA MASUK, SIAPA TERDEPAK?

Isu reshuffle kembali menguat dari Istana. Reshuffle ini merupakan kali kedua setelah dilakukan
pada Desember 2020 lalu. Mulanya, reshuffle diwacanakan seiring dengan hadirnya nomenklatur
kementerian baru untuk Kementerian Investasi dan peleburan urusan riset dan teknologi ke
dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, isu ini menjadi bola liar tentang siapa
yang akan masuk dan siapa yang akan keluar dari Kabinet Indonesia Maju.
Dalam diskusi daring Lembaga Kajian Politik, PARA Syndicates yang digelar Jumat (16/4/2021),
Direktur Eksekutif PARA Syndicates, Ari Nurcahyo, menyebut bahwa sedari awal periode kedua
kepemimpinannya, Joko Widodo memang hendak mendirikan Kementerian Investasi sebagai
kementerian baru.
Walakin, rencana ini urung dilaksanakan dengan berbagai alasan. Alhasil, kebijakannya
dimasukkan ke dalam wewenang Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar
Panjaitan.

"Karena pukulan pandemi dan target investasi yang besar, terutama untuk recovery ekonomi
pasca-Covid dan rencana ibu kota negara baru, Jokowi merasa perlu memunculkan ini," katanya.

Sementara peleburan Kemenristekdikti dengan Kemendikbud juga memunculkan pertanyaan lain
perihal posisi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pasalnya, BRIN ---yang semula ada di
Kemenristekdikti--- akan dilepas dari kementerian. Arkian, ia menjadi badan sendiri meski tetap
setingkat menteri di bawah presiden dan mengintegrasikan semua program dan lembaga riset
negara.

Dalam wacana mengenai Kementerian Investasi, Ari juga mempertanyakan, bagaimana integrasi
dengan lembaga terkait yang mengurus investasi? Hal itu mengingat Indonesia sudah memiliki
beberapa lembaga, seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Indonesia Investment
Authority. Jika skenario menjadikan BKPM dari badan jadi kementerian, besar kemungkinan
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia akan menduduki posisi itu.

355