Page 357 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

"Kalau bukan Bahlil, ya profesional nonpartai karena mesti berpengalaman dengan baik di bidang
ini. Kami pikir, nama Muhammad Chatib Basri bisa cocok," ucapnya.
Sementara pengisian jabatan Kemendikbudristek, posisi Nadiem bisa saja terganti. Namun,
terdapat beberapa faktor tersendiri, mengingat Nadiem merupakan orang pilihan Jokowi. PARA
Syndicate menganalisis, bisa jadi, Nadiem diganti atas inisiatifnya sendiri. Hal itu mengingat
penggabungan dua kementerian akan membuat beban kerjanya makin besar jika memaksakan
diri. Nadiem, kata Ari, alangkah lebih baik dirotasi ke posisi Kementerian Koperasi dan UMKM,
apalagi rekam jejaknya di Gojek.

"Kalau dalam posisi itu, bagaimana Kang Teten? Kang Teten bisa ke Kemendes PDTT, pas
dengan rekam jejak dia. Sementara Kemendikbudristek diisi oleh unsur Muhammadiyah, seperti
sebelum-sebelumnya. Isu sudah santer karena biasanya berlaku Kementerian Agama itu dari
NU, Kementerian Pendidikan dari Muhammadiyah," katanya.

Lalu, siapa Kepala BRIN? Ari menilai, kapasitas dan pengalaman Bambang Brodjonegoro sangat
cocok untuk menempati posisi itu. Masalahnya, apakah Bambang mau? "Kayaknya beliau akan
menolak, baik karena alasan pribadi maupun profesional. Melacak statement di media, dia
kayaknya kurang berkenan. Lalu, siapa yang menempati Kepala BRIN? Besar kemungkinan berisi
peneliti dan tentunya dari kalangan kampus," ucapnya.

Lepas dari wacana utama, yakni perubahan nomenklatur kementerian tadi, tak dimungkiri bahwa
isu yang terlalu lama dibiarkan ini telah menjadi bola liar sehingga menimbulkan respons publik
pada beberapa kementerian yang perlu kena ganti.

Terkait dengan ini, PARA Syndicates mengajukan beberapa nama, yakni Kepala KSP Moeldoko,
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar.

Menurut Ari, Moeldoko telah membebani Istana dengan isu dualisme Partai Demokrat. Budi Karya
juga beberapa kali blunder pada isu mudik dan pengelolaan transportasi saat Covid-19.
Sementara Abdul Halim Iskandar dinilai belum memperlihatkan langkah maju selama memimpin
Kemendes PDTT.

Lihat kinerja

Direktur Eksekutif Indopolling Network, Wempy Hadir, yang turut menjadi pembicara dalam
diskusi ini, menilai, dalam melakukan perombakan atau reshuffle, Presiden Joko Widodo juga
harus melihat performa atau kinerja semua menteri.

"Harus ada pertimbangan performance dalam melakukan reshuffle kabinet. Ada evaluasi yang
terukur terhadap kinerja menteri. Jika tidak, masyarakat melihat bahwa reshuffle hanya sharing
of power," katanya.

Jika melihat dari kinerja dan sejumlah tolok ukur lainnya, diakui Wempy, terdapat sejumlah
kementerian ataupun pejabat di lingkungan pemerintahan yang kinerjanya jauh dari harapan
Presiden. Salah satunya terkait posisi Moeldoko. Untuk posisi menteri, setidaknya terdapat tiga
posisi kementerian yang kinerjanya tidak terlalu menonjol, bahkan cenderung di bawah harapan
masyarakat.

Padahal, pada masa seperti sekarang ini tentunya Presiden butuh tim yang mampu membantu
Indonesia segera keluar dari krisis sebagai akibat dari pandemi berkepanjangan.

"Kedua, posisi Menteri Desa. Saya tidak melihat ada progres yang kuat yang ditunjukkan Mendes.
Ketiga, Menteri Tenaga Kerja. Belakangan, banyak sekali suara dari pekerja-pekerja kita yang
tidak mengalami advokasi dari Kementerian Tenaga Kerja, termasuk persoalan THR," katanya.

356