Page 350 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

Dalam SE tersebut diatur THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran.
Namun, ia menilai, SE tersebut berpotensi menjadi tameng bagi pengusaha untuk menghindari
kewajibannya membayarkan THR secara tepat waktu.

"SE adalah aturan perundang-undangan di negara ini yang bersifat tidak mengikat. Oleh karena
itulah, sejak awal buruh dengan tegas meminta ketentuan THR mengacu pada UU
Ketenagakerjaan tanpa perlu keluarnya SE. Pemerintah perlu mempertegas sanksi bagi
pelanggar dengan menggunakan Undang Undang yang masih berlaku tentang THR," katanya.

Kemudian, dalam SE itu juga tidak mengatur secara khusus keberadaan pihak yang mengawasi
pembayaran THR oleh perusahaan di lapangan. "Satgas THR bisa terdiri atas tiga unsur, yakni
pemerintah, pekerja/buruh, dan pengusaha. Satgas THR ini harus proaktif dalam memeriksa dan
menengahi kewajiban membayar THR" katanya, (eyf/mam)

STORY HIGHLIGHTSI

Disnaker Kota Semarang akan menindaklanjuti surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/6/ HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR I Kepala Disnaker Kota Semarang,
Sutrisno, mengajak para pengusaha tertib dan teratur dalam memberikan THR kepada para
pekerjanya Disnaker Kota Semarang akan membentuk posko pengawalan THR

349