Page 422 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 422
ANTISIPASI MASALAH PEMBAYARAN THR, SERIKAT PEKERJA BEKASI BUKA POSKO
PENGADUAN
Menteri Ketenagakerjaan RI mengeluarkan surat edaran nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 2021 bagi Pekerja/Buruh. Surat ini, mewajibkan
perusahaan membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerjanya tanpa dicicil.
Untuk itu, Serikat Pekerja Bekasi membuka posko pengaduan guna menampung aspirasi pekerja
terkait pembayaran THR dari perusahaan yang tidak sesuai edaran Kementerian
Ketenagakerjaan.
"Segera kita buka posko pengaduan, kita dampingi pekerja yang dirugikan perusahaan yang
melanggar aturan pembayaran THR," kata Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
Bekasi, Suparno, Jumat (16/4).
Ia meminta agar perusahaan menaati kebijakan pembayaran THR sesuai yang ditetapkan
Kemenaker. Jika ada perusahaan yang memutuskan membayar secara bertahap, kata dia,
terlebih dahulu harus mengantongi kesepakatan dengan pekerja.
"Artinya perusahaan tidak serta merta langsung mencicil sebab kalau perusahaan mencicil tanpa
kesepakatan akan ada sanksi pidananya," katanya.
Suparno mengaku belum ada pembicaraan antara pekerja dengan pengusaha di daerahnya
setelah dikeluarkannya surat edaran terkait pembayaran THR tahun ini namun pada prinsipnya
pengusaha terikat pada regulasi tersebut.
"Selama ini yang jadi persoalan itu, karena regulasi memberi celah. Tetapi untuk tahun ini
perusahan juga sudah paham karena bahasanya Menteri Tenaga Kerja sudah jelas. Termasuk
imbauan dari Presiden Joko Widodo bahwa THR jangan dicicil karena sudah ada kompensasi
yang lebih kepada pengusaha, mulai dari pajak dan sebagainya," ucapnya.
Terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi, Sutomo mengatakan
ada tiga klasifikasi perusahaan terkait pembayaran THR yakni perusahaan yang mampu
membayar secara penuh atau perusahan kelas atas, setengah mampu bayar (kelas menengah),
dan tidak mampu bayar (perusahaan kelas bawah).
"Yang jadi masalah perusahaan menengah ke bawah karena pada umumnya mereka menginduk
ke perusahaan-perusahaan besar. Jadi kalau perusahaan besar produksinya sedikit, yang di
bawah otomatis sedikit. Ini yang jadi masalah bagi perusahaan yang tidak mampu, karena pasti
sulit untuk memenuhi pembayaran THR," katanya.
Di Kabupaten Bekasi, kata dia, berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, ada
7.100 perusahaan di daerah itu. Dari jumlah itu, perusahaan kelas bawah diperkirakan berjumlah
sekitar 30 persen dari total keseluruhan perusahaan.
Selama pandemi Covid-19, sektor usaha yang diperkirakan bakal mampu membayar THR buruh
secara penuh merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan dan obat-obatan. Di
luar sektor kesehatan dan obat-obatan, diprediksi masih akan ada negosiasi antara buruh dan
pengusaha untuk mencari jalan tengah terkait pembayaran THR di tahun ini.
"Usaha tertentu sudah mulai bagus, contohnya bidang kesehatan. Saya kebetulan bergerak di
bidang kesehatan, itu jauh lebih baik dari sebelum pandemi. Jadi, saya pasti memberi THR secara
penuh," tandasnya.
421
