Page 542 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 542
kepada para pekerja yang terkena dampak pandemik COVID-19. Selain itu, ada pula pelatihan
vokasi dengan metode blended training .
Pemerintah juga berinisiatif memberikan pemagangan industri, pelatihan peningkatan
produktivitas tenaga kerja, sertifikasi kompetensi, dan penempatan tenaga kerja di dalam serta
luar negeri.
Di samping itu juga ada pelatihan wirausaha baru, inkubasi bisnis, padat karya, gerakan pekerja
sehat, hingga pemberian tunjangan hari raya (THR) keagamaan.
"Saya berharap stimulus ini akan mampu menggerakkan konsumsi masyarakat yang ujung-
ujungnya berdampak bagus bagi kinerja perusahaan. Kita tidak berhenti di sini. Inisiatif lainnya
akan terus saya dorong untuk segera dilaksanakan. May Day tahun ini menjadi istimewa karena
ini adalah perayaan atas harapan," tutur Ida.
3. Tuntutan Serikat Pekerja pada May Day 2021 Aksi buruh di depan Patung Kuda, Monas. (IDN
Times/Sandy Firdaus) Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
mengungkapkan ada sembilan isu prioritas dalam 69 pasal UU Cipta Kerja yang jadi tuntutan
KSPI beserta delegasi buruh yang lain. Tuntutan pada May Day 2021 ini pula yang akan
disuarakan kepada Mahkamah Konstitusi dan Presiden.
"Ada sekitar 69 pasal (dalam UU Cipta Kerja) yang kita uji materikan ke dalam klaster
Ketenagakerjaan, dan ada sembilan isu prioritas dari 69 pasal tersebut," ujar Said di Monas,
Jakarta Pusat, Sabtu (1/5/2021).
Dua tuntutan yang masuk dalam sembilan tuntutan KSPI kepada MK dan Presiden adalah soal
upah minimum dan soal outsourcing. Mengenai upah minimum, KSPI tidak setuju dengan
penghilangan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK).
"Tentang upah minimum, kami tidak setuju dengan dihilangkannya UMSK. UMK naiknya inflasi
atau pertumbuhan ekonomi. Kami tidak setuju kalau UMK tidak bisa ditetapkan, itu jelas
melanggar hak konstitusi pekerjaan buruh," ujar Said.
Soal outsourcing, Said mengungkapkan, KSPI dan delegasi buruh tidak setuju jika tidak ada
pembatasan soal outsourcing, baik itu dari segi jenis pekerjaan maupun kegiatan pokok dan
penunjang.
"Akibatnya seluruh perusahaan di Indonesia boleh menggunakan outsourching 100 persen.
This is modern slavery. Ini adalah perbudakan zaman modern," ujar Said.
541
