Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021

"Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anak-
anak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-betuk
pekerjaan terburuk untuk anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh
kembang anak," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, dalam acara World Day
Agaisnt Labour 2021 secara virtual, di Jakarta, Sabtu (12/6).

Menaker mengatakan pemerintah memiliki komitmen besar untuk menghapus pekerja anak.
Pemerintah telah meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 138
mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja ke dalam UU Nomor 20 Tahun 1999 serta
UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

"Kami di Kemnaker serius dan tegas dalam melakukan berbagai upaya konkrit guna mengurangi
pekerja anak di Indonesia," jelasnya.

Langkah Konkret

Menaker menuturkan berbagai upaya yang akan dilakukan di tahun 2021 terkait penghapusan
pekerja anak. Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat, koordinasi, dan asistensi untuk
mengembalikan anak-anak ke pendidikan. Kedua, melatih pekerja anak dari kelompok rentan
dalam program pelatihan berbasis komunitas. Ketiga, pemagangan pada lapangan pekerjaan.

Keempat, kata dia, memfasilitasi intervensi bantuan sosial atau pelindungan sosial pada
kelompok/buruh dan keluarga miskin yang terdampak Covid-19. Kelima, pemeriksaan ke
perusahaan yang diduga mempekerjakan anak,. Keenam, sosialisasi norma kerja anak kepada
stake holder.

"Langkah terakhir, pencanangan zona/ kawasan bebas pekerja anak di Sumatera Utara,
Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat," imbuhnya.

Menaker mengapresiasi set-inggi-tingginya kepada para pihak atas partisipasinya dalam
penanggulangan pekerja anak. Dia mengajak instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat,
untuk bersama-sama mendukung penanggulangan pekerja anak secara nasional.

ruf/N-3

22