Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021

Salah satu upaya menggenjot kepersertaan Jamostek ini adalah berkoordinasi dengan
pemerintah daerah (pemda) untuk menggaet pegawai pemerintah non-Aparatur Sipil Negara
(ASN) yang bisa jadi peserta baru Jamsostek.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Anggoro
Eko Cahyo mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan seluruh kantor cabang BP Jamsostek
di daerah untuk berkoordinasi dengan kepala daerah terkait optimalisasi kepesertaan tersebut.
Menurutnya, potensi optimalisasi bukan hanya dari pegawai non-ASN saja tapi juga pegawai
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Progres sampai saat ini, komunikasi, kolaborasi dengan seluruh pemda sudah kami lakukan.
Bagaimana kami mengawalnya, karena tentu saja di setiap daerah, prioritas berbeda-beda dan
kami pastikan pemda setempat punya prioritas untuk itu," ujar Anggoro, akhir pekan lalu.

BPJS Ketenagakerjaan juga berkoordinasi dengan kemen-terian/lembaga seperti Menteri
Ketenagakerjaan, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dan Menteri Dalam Negeri. Hal itu
untuk memastikan kebijakan ini bisa berjalan baik.

"Target coverage kepesertaan tahun 2026 sebanyak 68,2 juta pekerja terlindungi program
Jamsostek, dari saat ini sekitar 28 juta peserta aktif dengan penambahan tahun ini sekitar 9 juta
peserta," tutur Anggoro.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi
mengatakan, langkah yang akan dilakukan pemerintah saat ini adalah dengan mendorong
program perluasan cakupan kepesertaan yang dilakukan dengan pemberian manfaat tambahan,
seperti beasiswa yang digulirkan pada bulan April lalu.

Vendy Yhulia Susanto

caption

KONTAN/Carolus Agus Woluyo

Pemerintah mendorong program perluasan cakupan kepesertaan dengan pemberian manfaat
tambahan.

25