Page 335 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021
P. 335
Judul Tolak Kenaikan PPN Sembako, Buruh: Ini Sifat Penjajah!
Nama Media sindonews.com
Newstrend Pajak Sembako
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/452444/34/tolak-kenaikan-ppn-
sembako-buruh-ini-sifat-penjajah-1623380777
Jurnalis Rina Anggraeni
Tanggal 2021-06-11 12:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kaum buruh dihantui PHK dimana-mana, kenaikan upahnya
dikurangi dengan Omnibus Law, nilai pesangon yang lebih kecil dari peraturan sebelumnya, dan
pembayaran THR yang masih banyak dicicil. Sekarang mau dibebani lagi dengan harga barang
yang melambung tinggi akibat kenaikan PPN
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Tetapi faktanya sampai hari ini, apa yang disampaikan
bertolak belakang. Tax amnesty jilid 1 tidak sesuai dengan harapan. Buktinya ABPN tetap defisit,
pajak tidak sesuai target yang diharapkan, dan sekarang pertumbuhan ekonomi negatif
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) KSPI menolak keras rencana kenaikan PPN dan tax amnesty
jilid 2. Jika itu dipaksakan, KSPI akan kembali menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan
melakukan aksi penolakan bersamaan penolakan omnibus law
Ringkasan
Buruh siap menjadi gaeda terdepan dalam melakukan perlawanan jika pemerintah menaikkan
PPN sembako. Foto/Ilustrasi JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam
keras rencana pemerintah untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako
dan memberlakukan tax amnesty jilid 2. "Kami mengecam keras rencana untuk memberlakukan
tax amnesty dan menaikkan PPN sembako. Ini adalah cara-cara kolonialisme, sifat penjajah!"
tandas Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Jumat (11/6/2021).
TOLAK KENAIKAN PPN SEMBAKO, BURUH: INI SIFAT PENJAJAH!
JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam keras rencana pemerintah
untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako dan memberlakukan tax
amnesty jilid 2.
334
