Page 336 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021

"Kami mengecam keras rencana untuk memberlakukan tax amnesty dan menaikkan PPN
sembako. Ini adalah cara-cara kolonialisme, sifat penjajah!" tandas Presiden KSPI Said Iqbal di
Jakarta, Jumat (11/6/2021).

Menurut Said, sangat tidak adil jika orang kaya diberikan relaksasi pajak, termasuk produsen
mobil yang diberikan keringanan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) hingga 0%,
sementara pangan bagi rakyat kecil dibebani kenaikan pajak. "Sekali lagi, ini sifat kolonialisme.
Penjajah!" cetusnya.

Dia menegaskan, jika rencana menaikkan PPN sembako ini tetap dilanjutkan, maka kaum buruh
akan menjadi garda terdepan dalam melakukan perlawanan. Perlawanan akan dilakukan berupa
aksi di jalanan maupun mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

"Kaum buruh dihantui PHK dimana-mana, kenaikan upahnya dikurangi dengan Omnibus Law,
nilai pesangon yang lebih kecil dari peraturan sebelumnya, dan pembayaran THR yang masih
banyak dicicil. Sekarang mau dibebani lagi dengan harga barang yang melambung tinggi akibat
kenaikan PPN," kata Said Iqbal.

KSPI juga menolak diberlakukannya tax amnesty jilid 2. Sebagaimana diketahui, tax amnesty
jilid 1 yang diterbitkan tahun 2016 ditolak oleh buruh dengan menggugat ke MK. Gugatan
tersebut ditolak MK, dengan salah satu pertimbangan tax amnesty bertujuan untuk
meningkatkan pendapatan negara dari harta kekayaan orang kaya yang tersimpan di luar negeri.

"Tetapi faktanya sampai hari ini, apa yang disampaikan bertolak belakang. Tax amnesty jilid 1
tidak sesuai dengan harapan. Buktinya ABPN tetap defisit, pajak tidak sesuai target yang
diharapkan, dan sekarang pertumbuhan ekonomi negatif," kata Said.

Said Iqbal mengatakan, setidaknya ada 5 alasan kaum buruh saat menolak tax amnesty jilid 1.
Pertama, tax amnesty mencederai rasa keadilan kaum buruh sebagai pembayar Pajak
Penghasilan (PPh) 21 yang taat. Buruh terlambat membayar pajak, dikenakan denda. Namun
pengusaha "maling" pajak justru diampuni.

Kedua, tax amnesty telah menggadaikan hukum dengan uang demi mengejar pertumbuhan
ekonomi. Ini menurutnya sama saja dengan menghukum mereka yang aktif membayar pajak
dengan memberikan keringanan melalui pengampunan para maling pajak.
Ketiga, dana dari uang tebusan hasil pengampunan pajak Rp165 triliun dimasukkan dalam APBN
Perubahan 2016 adalah dana ilegal atau haram karena sumber dana tersebut jelas-jelas
melanggar UUD 1945.

Keempat, dalam UU Pengampunan Pajak dikatakan bagi pegawai pajak atau siapapun yang
membuka data para pengemplang pajak dari dana di luar negeri atau repatriasi maupun
deklarasi, akan dihukum penjara 5 tahun. Jelas hal ini bertentangan dengan UUD 1945 karena
mana mungkin orang yang mengungkap kebenaran justru dibui.
Kelima, dalam UU Pengampunan Pajak disebutkan tidak peduli asal usul dana repatriasi dan
deklarasi. Ada kesan yang penting ada dana masuk tanpa mempedulikan dari mana sumbernya.
Hal ini berbahaya karena bisa terjadi pencucian uang dari dana korupsi, perdagangan manusia
hingga hasil kejahatan narkoba. Dan ini menurutnya melanggar UUD 1945 yang berarti negara
melindungi kejahatan luar biasa terhadap manusia.

"KSPI menolak keras rencana kenaikan PPN dan tax amnesty jilid 2. Jika itu dipaksakan, KSPI
akan kembali menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan melakukan aksi penolakan bersamaan
penolakan omnibus law," tegasnya. (fai).

335