Page 331 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021

"Terkait permasalahan THR dan pengupahan pekerja vendor, hal tersebut merupakan ranah
hubungan industrial antara pekerja vendor dengan perusahaan pekerja, bukan dengan PLN,"
ujar Arsyadany dalam keterangannya, Jumat (11/6/2021).

Arsyadany memastikan, dalam hal pembayaran PLN telah memenuhi segala kewajiban yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Besaran pemberian THR baik kepada pegawai dan TAD pun mengacu pada perundang-undangan
yang berlaku.

"Terkait skema pengupahan termasuk lembur juga telah mengacu pada perundang-undangan
yang berlaku," imbuhnya.

Sebelumnya, Buruh outsourcing PT PLN didukung oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
(FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bakal menggelar aksi unjuk rasa di
depan kantor PT PLN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Juni 2021 guna menuntut
hak-haknya. Apabila tidak digubris, mereka akan mengancam untuk mogok kerja secara
nasional.

"Aksi yang kita rencanakan 14 Juni nanti itu di kantor-kantor PLN, terutama kantor PLN pusat
dan PLN daerah. Apabila hal ini tidak terpenuhi kita tidak bsia bertemu dengan pihak PLN, kita
akan melanjutkan pada akhir Juni kita akan gelar mogok nasional," kata Ketua Umum SPEE
FSPMI Abdul Bais dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (10/6/2021).

Bersamaan dengan itu, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan sebelum aksi unjuk rasa digelar,
pihaknya dan FSPMI bakal melayangkan surat kepada Komisi IX DPR RI dan Presiden Joko
Widodo atau Jokowi agar bisa memenuhi tuntutan buruh outsourcing PLN.

Dalam surat itu, keduanya meminta Komisi IX DPR RI bisa memanggil jajaran direksi dan
komisaris PLN untuk mempertanggungjawabkan terkait THR, upah lembur dan hal-hal
kesejahteraan lainnya yang tidak dibayarkan kepada buruh outsourcing.

330