Page 371 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021

KSPI SINGGUNG PHK MASSAL, UPAH KURANG, SAID IQBAL SEBUT BURUH GARDA
TERDEPAN LAWAN KEBIJAKAN SEMBAKO DIPAJAKI
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyoroti wacana sembako
dipajaki negara.

Dia menegaskan, jika rencana menaikkan PPN sembako dilanjutkan, kaum buruh akan menjadi
garda terdepan.

Buruh akan melakukan perlawanan, baik secara aksi nyata di jalanan hingga mengajukan
gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

KSPI mengecam keras rencana pemerintah tersebut dan menilai langkah pemerintah seperti
kolonialisme, penjajahan.

Sebut Iqbal, rencana Menteri Keuangan, Sri Mulayani menaikkan tarif pajak pertambahan nilai
(PPN) untuk sembako dan memberlakukan tax amnesty jilid II adalah sebuah kolonialisme.

" KSPI mengecam keras rencana tax amnesty dan menaikkan PPN sembako," kata Presiden KSPI
Said Iqbal, kepada wartawan pada Jumat, 11 Juni 2021.

"Ini adalah cara-cara kolonialisme. Sifat penjajah," lanjutnya.

Dia memprediksi adanya kenaikan PPN, maka seluruh harga barang akan naik.

Jika hal itu terjadi, maka yang dirugikan adalah masyarakat, terutama buruh, karena harga
barang menjadi mahal.

Dia menyinggung, saat ini sudah banyak kaum buruh yang di-PHK, kini akan ditambah beban
membayar pajak untuk sekadaran bisa makan.

"Sudahlah kaum buruh terjadi PHK di mana-mana, kenaikan upahnya dikurangi dengan omnibus
law," jelasnya.

"Nilai pesangon yang lebih kecil dari peraturan sebelumnya, dan pembayaran THR yang masih
banyak dicicil," katanya.

"Sekarang dibebani lagi dengan harga barang yang melambung tinggi akibat kenaikan PPN,"
kata Said Iqbal.
Demokrat menentang Politisi Partai Demokrat Andi Arief turut melemparkan kritikannya soal
rencana pemerintah menarik pajak sembako yang saat ini menggegerkan masyarakat.

Sebelumnya, kabar rencana sembako dikenai pajak diketahui dari draf revisi undang-undang
nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Pikiran-Rakyat.com, setidaknya ada 3 skema yang
direncanakan pemerintah menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sembako.

Pertama, untuk sembako diberlakukan tarif PPN umum yang diusulkan sebesar 12 persen.

Kedua, dikenakan tarif rendah sesuai dengan skema multitarif yakni sebesar 5 persen yang
dilegalisasi melalui penerbitan peraturan pemerintah.

Dan ketiga, menggunakan tarif PPN final sebesar 1 persen.

370