Page 373 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021
P. 373
Judul KSPI Ikut Menolak Rencana PPN untuk Sembako
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Pajak Sembako
Halaman/URL https://video.tribunnews.com/view/236532/kspi-ikut-menolak-rencana-
ppn-untuk-sembako
Jurnalis Alfin Wahyu Yulianto
Tanggal 2021-06-11 11:13:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Penolakan rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako tak
hanya datang dari beberapa anggota DPR RI. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga
ikut menolak rencana tersebut. "Kami mengecam keras rencana untuk memberlakukan tax
amnesty dan menaikkan PPN sembako. Ini adalah cara-cara kolonialisme. Sifat penjajah," kata
Presiden KSPI Said Iqbal, Jumat (11/6/2021).
KSPI IKUT MENOLAK RENCANA PPN UNTUK SEMBAKO
Laporan wartawan Tribunnews, Lendy Ramadhan TRIBUN-COM - Penolakan rencana pemerintah
mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako tak hanya datang dari beberapa
anggota DPR RI. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga ikut menolak rencana
tersebut.
"Kami mengecam keras rencana untuk memberlakukan tax amnesty dan menaikkan PPN
sembako. Ini adalah cara-cara kolonialisme. Sifat penjajah," kata Presiden KSPI Said Iqbal, Jumat
(11/6/2021).
Menurut Said, sangat tidak adil jika orang kaya diberi relaksasi pajak, termasuk produsen mobil
untuk beberapa jenis tertentu diberi Pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)
hingga 0 persen. Tetapi untuk rakyat kecil, sekedar untuk makan saja, sembako dikenakan
kenaikan pajak. "Sekali lagi, ini sifat kolonialisme. Penjajah!" ucap Said Iqbal.
Dia menegaskan, jika rencana menaikkan PPN sembako tetap dilanjutkan, kaum buruh akan
menjadi garda terdepan dalam melakukan perlawanan di jalan maupun mengajukan gugatan ke
Mahkamah Konstitusi.
"Sudahlah kaum buruh terjadi PHK di mana-mana, kenaikan upahnya dikurangi dengan omnibus
law, nilai pesangon yang lebih kecil dari peraturan sebelumnya, dan pembayaran THR yang
masih banyak dicicil, sekarang dibebani lagi dengan harga barang yang melambung tinggi akibat
kenaikan PPN," kata Said Iqbal.
372
