Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021

Dengan demikian, diharapkan pekerja menyadari pentingnya program Jamsostek dan akan
meningkatkan kepesertaan, baik pekerja penerima upah maupun pekerja bukan penerima upah.
Pemerintah juga mewacanakan program jangka panjang bagi pekerja bukan penerima upah
dengan program Jaminan Pensiun yang saat ini sedang dibahas di RUU Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Anwar menyebut, Kementerian Ketenagakerjaan akan terus melakukan pengawasan dan
pemeriksaan kepatuhan kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara terhadap program
Jamsostek.

"Kami akan mengoptimalkan mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan (WLKP) setiap
tahun," kata Anwar kepada Kontan.co.id, Jumat (11/6).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan, pihaknya telah
menginstruksikan BPJS Ketenagakerjaan yang berada di setiap wilayah untuk berkoordinasi
dengan kepala daerah terkait optimalisasi tersebut. Potensi optimalisasi di antaranya berasal dari
kepesertaan non ASN, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan lainnya.

"Progres sampai saat ini, komunikasi, kolaborasi dengan seluruh pemerintah daerah sudah kami
lakukan. Bagaimana kita mengawalnya, karena tentu saja di setiap daerah, prioritas berbeda-
beda dan kita pastikan pemda setempat punya prioritas untuk itu," ujar Anggoro.

BPJS Ketenagakerjaan juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga seperti Menteri
Ketenagakerjaan, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dan Menteri Dalam Negeri. Hal itu
untuk memastikan pelaksanaan Inpres nomor 2 tahun 2021 dapat terlaksana dengan baik.

Anggoro berharap adanya Inpres dan kerjasama seluruh stakeholder terkait dapat mendorong
penetrasi kepesertaan lebih cepat lagi. Terlebih Inpres 2/2021 diberikan kepada 24
kementerian/lembaga, 34 gubernur, 98 walikota dan 416 bupati.

"Target coverage kepesertaan tahun 2026 sebanyak 68,2 juta pekerja terlindungi program
Jamsostek," tutur Anggoro.

Lebih lanjut, Anggoro mengatakan, saat ini terdapat 28 juta tenaga kerja aktif dalam kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan. Tahun ini pihaknya menargetkan tambahan 9 juta tenaga kerja aktif.

BPJS Ketenagakerjaan menyasar target pada sejumlah sektor. Fokus sektor untuk penerima
upah diantaranya UMKM, koperasi, e-coomerce, perkebunan, non ASN, dan debitur perbankan.
Sedangkan, fokus sektor bukan penerima upah diantaranya petani, peserta vokasi, nelayan,
transportasi online dan Bumdes.

Selain itu, penambahan tenaga kerja aktif diantaranya menargetkan pekerja sektor jasa
konstruksi dan pekerja migran.

"Target kami tahun ini (2021) ada 37 juta pekerja aktif,".

93