Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021

anak yang telah ditarik dari sekitar 1,5 juta pekerja anak, yang berumur 10-17 tahun berdasarkan
data Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun
2019.

Seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet, Minggu (13/6/2021), sebagai wujud komitmen besar
untuk menghapus pekerja anak, pemerintah juga meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138
mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
1999. Selain itu, pemerintah juga memasukkan substansi teknis yang ada dalam Konvensi ILO
tersebut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Kami di Kementerian Ketenagakerjaan serius dan tegas dalam melakukan berbagai upaya
konkret guna mengurangi pekerja anak di Indonesia," kata Menaker saat menyampaikan pidato
kunci pada "End Child labour virtual race 2021" yang diselenggarakan Organisasi Buruh
Internasional (ILO) dalam rangka Peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak (World Day
Against Labour 2021, secara virtual dari Jakarta.

Menaker memaparkan sejumlah upaya konkret yang akan dilakukan pemerintah pada tahun
2021 adalah, pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan
pada kelompok rentan, agar peduli pada pemenuhan hak anak dan tidak melibatkan anak dalam
pekerjaan berbahaya. "Kebijakan ini dilakukan di antaranya melalui supervisi ke perkebunan
kelapa sawit dan perkebunan tembakau," jelasnya.

Kedua, langkah-langkah koordinasi dan asistensi untuk mengembalikan anak-anak ke
pendidikan, dengan menggunakan berbagai pendekatan.

Ketiga, memberikan pelatihan pada pekerja anak dari kelompok rentan (putus sekolah dan
keluarga miskin) dalam program pelatihan berbasis komunitas dan pemagangan pada lapangan
pekerjaan.

Keempat, memfasilitasi intervensi bantuan sosial atau pelindungan sosial pada kelompok buruh
dan keluarga miskin yang terdampak Covid-19 yang memiliki kerentanan terhadap anggota
keluarga untuk menjadi pekerja anak.

Kelima, melakukan supervisi/pemeriksaan ke perusahaan yang diduga mempekerjakan anak.
Keenam, melakukan sosialisasi/penyebarluasan informasi norma kerja anak kepada stakeholder.
Ketujuh, pencanangan zona/kawasan bebas pekerja anak di Sumatera Utara, Sumatera Selatan,
Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.

Menaker mengakui, saat ini masih terdapat anak di Indonesia yang belum memperoleh hak
mereka secara penuh, terutama bagi anak yang terlahir dari keluarga prasejahtera.

"Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anak-
anak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-betuk
pekerjaan terburuk untuk anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh
kembang anak," ujarnya.

89