Page 180 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2020

"Untuk itu, kita SFPMI sudah mengupayakan, agar para pekerja yang dirumahkan atau di PHK
bisa dipekerjakan kembali Atau kalau di-PHK mereka mendapatkan pesangonnya. Saat ini kita
masih terus perjuangkan agar mereka bisa bekerja kembali," ujar Willy.

Willy menyebutkan, dari persoalan yang dihadapi 500 pekerja anggota SFPMI tersebut,
kasusnya berbeda-beda, ada kasusnya dirumahkan, ada mengaku terpaksa mencari kerja
serabutan (mocok-mocok) untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Anton, yang tinggal di rumah kontrakan di Desa Bangun Sari Baru, Dusun X, Kecamatan Tanjung
Morawa, Kabupaten Deliserdang ini, mengaku sudah 6 tahun bekerja di salah satu pabrik yang
ada di Deliserdang. Namun sampai saat ini dirinya belum tahu statusnya apakah mau
dirumahkan atau di-PHK.

"Sampai saat ini belum tahu statusnya apakah mau dirumahkan atau di-PHK. Karena kami dapat
informasi, bahwa pihak perusahaan memang melakukan pengurangan di masa Covid-19.
Namun selama pengurangan itu, kami sama sekali belum mendapatkan gaji, ataupun kalau di-
PHK tidak ada pesangon," ujarnya.

Ayah tiga orang anak ini mengaku sejak awal bulan April tidak lagi dipekerjakan di perusahaan
tersebut. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Anton terpaksa kerja serabutan
menjadi kuli bangunan.

"Jangankan bekerja ke perusahaan lain, untuk menjadi kuli bangunan saja susah.

Kadang dua hari ada, kadang tiga hari kosong. Untuk kebutuhan sehari-hari, paling dibantu istri
yang bekerja harian lepas di kantin," ujarnya.

Dia berharap, agar perusahaan bisa menormalkan kembali para pekerja atau karyawan yang
terkena pengurangan pekerja untuk dipekerjakan kembali. Kepada pemerintah diharapkan
memberikan perhatian kepada para buruh atau pekerja yang terdampak pengurangan pekerja
imbas dari Covid-19 ini.

Apalagi selama ini, lanjutnya, bantuan-bantuan dampak Covid-19 pun tidak pernah dia
dapatkan. Padahal, katanya, informasi di media bahwa pemerintah memberikan bantuan untuk
buruh korban PHK.
"Namun nyatanya sampai saat ini bantuan itu tidak pernah didapatkan. Mulai dari BIT, B ST,
maupun kartu prakerja semuanya itu tidak ada. Ketika ditanya ke Kepling dikatakan 'tunggu
masih penuh', namun sampai sekarang belum ada juga," pungkasnya. (m31)

Ketua SFPMI Sumut WillyAgus Utomo.

gajinya yang tidak dibayar, ada yang dibayar tidak sesuai, dan ada juga di-PHK tidak
mendapatkan haknya atau pesangon. Rata-rata mereka adalah pekerja yang bekerja di industri
di wilayah Medan, Deliserdang dan Serdang Bedagai.

"Saat ini masih proses advokasi. Masih tahap perundingan dengan Dinas Tenaga Kerja dan
dengan pengusaha untuk penyelesaian kawan-kawan yang terdampak Covid-19 ini. Kalau di
Sumatera Utara ini diperkirakan ada ribuan lebih pekerja/buruh yang terdampak Covid-19,"
sebutnya.

Menurutnya, banyak buruh atau pekerja yang mungkin tidak berserikat, kemudian mereka tidak
tahu aturan UU Ketenagakerjaan, atau mereka takut meminta haknya ke perusahaan, sehingga
mereka memilih diam. Atau mungkin mereka bingung, kemana harus mengadu.

179