Page 181 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2020
P. 181
"Harapan kita pemerintah, terutama Pemprov Sumut menegaskan kepada perusahaan dilarang
untuk mem-PHK atau merumahkan buruh. Kalaupun memang dirumahkan, dibayar gajinya,
minimal untuk menghidupi keluarganya kalaupun tidak penuh. Selain itu juga harus
dirundingkan dengan serikat pekerjanya," tegasnya.
Selain itu, lanjutnya, harus ada tim yang dibentuk. Jangan hanya ada Satgas Covid-19 saja yang
dibentuk, tetapi Satgas Dampak Covid terhadap buruh juga harus dibentuk.
Karena banyak perusahaan yang mampu, mencari alasan yang mungkin untuk mengurangi
karyawan dan kedepannya merekrut kembali tenaga kerja baru yang bisa dikontrak dan tidak
membayar hak normatifnya.
"Itu yang menjadi alasan kami untuk menolak PHK di tengah pandemi Covid-19 ini. Karena kami
menilai, PHK atau dirumahkan di tengah pandemi Covid-19 ini adalah bencana. Dan kami
sampaikan kepada pemerintah, jangan ciptakan bencana di tengah bencana. Karena Covid ini
adalah suatu bencana yang kita hadapi bersama. Dan PHK adalah suatu bencana bagi buruh.
Karena mereka tidak akan mempu menghidupi keluarganya di tengah bencana ini, karena tidak
lagi mendapatkan penghasilan," ketusnya.
Terpaksa Kerja Serabutan Sementara itu, Anton, salah seorang pekerja di salah satu industri di
Deliserdang yang kehilangan pekerjaan akibat pengurangan karyawan di tengah pandemi Covid-
19,
180
