Page 220 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2020

sosial kepada pekerja/karyawannya. Khususnya perusahaan-perusahaan yang beroperasi di
NTB.

Di antara hak pekerja yang diatur pemerintah adalah, mendapatkan jaminan sosial yang berisi
tentang kecelakaan kerja, kema-tian, jaminan hari tua hingga pemeliharaan kesehatan (K3).
Sekarang ini, implementasi hak karyawan bidang jaminan sosial dan K3 adalah berupa BPJS
Ketenagakerjaan/BPJamsoste. Pemilik perusahaan atau pemberi kerja wajib mendaftarkan
setiap karyawan sebagai anggota BPJS dalam rangka pemenuhan hak ini.
Hak karyawan yang satu ini tercantum dalam Undang-Un-dang Ketenagakerjaan Nomor 13
tahun 2003, UU Nomor 03 tahun 1992, UU Nomor 01 tahun 1970. Ketetapan Presiden Nomor
22 tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 dan Peraturan Menteri Nomor 4
tahun 1993 dan Nomor 1 tahun 1998.
"Pengusaha sangat paham soal itu. Tapi mohon maklum, tidak semua perusahaan memiliki
kemampuan yang sama untuk memberikan seluruh jaminan." kata Ketua Kadin NTB, H. Faurani,
SE, MBA., pada Ekbis NTB pekan kemarin.

Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19saat ini. Menurut mantan Ketua Kontraktor NTB dua
periode ini mengatakan, beban perusahaan cukup besar. Sementara di satu sisi usaha-usaha
menjadi mandek. Justru yang teijadi angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) cukup tinggi di
Indonesia.
Pengusaha yang ada di Mataram, ungkapnya, ada perilakunya. Ketika pengusaha memasuki
ruang pekerjaan, katakan saja saat melaksanakan kontrak proyek, di dalamnya mengharuskan
persyaratan, perusahaan mengurus syarat-syarat, salah satunya pekerja harus terlindungi BP
Jamsostek.
'Tetapi untuk karyawan-karyawan yang di kantor, tetap didaftarkan di Jamsostek. Meskipun ada
perusahaan yang tidak seluruh karyawannya didaftarkan," akunya.

Alasannya karena beban perusahaan yang dianggap sudah terlalu besar, seperti membayar
pajak, listrik, gaji karyawan, BPJS Kesehatan, Jamsostek. Seluruh biaya yang dikeluarkan tidak
kecil. Belum lagi harus menyediakan pesangon dan biaya-biaya lain saat hari besar keagamaan.

"Apalagi kalau biaya listrik naik, biaya BPJS juga naik. Kalaupun biaya BPJamsostek tidak terlalu
besar, dikalikan dengan jumlah pekerja dan harus rutin dibayarkan. Kesulitan pengusaha. Saya
ambil jalan tengah ya kita maklumi. Kita untung-untung saja ada lapangan pekerjaan disiapkan
bagi masyarakat," ujarnya, (bui)

219