Page 222 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2020
P. 222
Judul Pemprov Siapkan Tim Pemantau
Nama Media Suara NTB
Newstrend Perlindungan Sosial Pekerja
Halaman/URL Pg1&2
Jurnalis bul
Tanggal 2020-06-22 09:58:00
Ukuran 106x99mmk
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 7.420.000
News Value Rp 74.200.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korpo
Sentimen positive
Narasumber
positive - T. Wismaningsih Drajadiah (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) NTB) Undang-undang ketenagakerjaan Nomor 18 tahun 2017 sudah sangat
jelas poin-poin yang diamanatkan. Amanat undang-undang ya harus dilaksanakan
positive - T. Wismaningsih Drajadiah (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) NTB) Undang-undang ketenagakerjaan Nomor 18 tahun 2017 sudah sangat
jelas poin-poin yang diamanatkan. Amanat undang-undang ya harus dilaksanakan.
positive - T. Wismaningsih Drajadiah (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) NTB) Tapi angka pastinya belum kita dapatkan. Memang harus ada pencatatan
khusus lagi
negative - T. Wismaningsih Drajadiah (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) NTB) Kegiatan tahunan sosialisasi ada. Cuma karena ada Covid tahun ini,
tertunda
positive - T. Wismaningsih Drajadiah (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) NTB) Kita dorong bagaimana caranya agar pegawai non ASN ini mendapatkan
perlindungan sosial. Di kabupaten/kota juga kita harapkan ada jaminan serupa dari pemerintah
daerahnya, kita sudah siapkan programnya, bagaimana caranya nanti BPJamsostek juga akan
melaksanakannya
Ringkasan
DINAS Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB akan menyiapkan tim yang akan
memantau perusahaan-perusahaan guna memastikan, karyawan yang dipekerjakan telah
mendapatkan perlindungan sosial sesuai undang-undang.
Undang-undang ketenagakerjaan, kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) NTB, Dra. Hj. T. Wismaningsih Drajadiah mengatur tiga hal penting terkait
pekerja. Di antaranya hak atas pekerjaan yang layak, hak atas gaji serta hak atas perlindungan
sosial yang diberikan perusahaan.
221
