Page 227 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2020

Judul Kartu Prakerja, soal Data hingga Kajian KPK
Nama Media kompas.com

Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/22/094110065/kartu-
prakerja-soal-data-hingga-kajian-kpk
Jurnalis Mustakim
Tanggal 2020-06-22 09:41:00
Ukuran 0

Warna Halaman Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korpo
Sentimen negative

Ringkasan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah masalah dalam program Kartu
Prakerja . Lembaga antirasuah ini meminta agar program ini ditunda, dievaluasi dan diperbaiki.
Tak putus dirundung malang. Judul novel karya Sutan Takdir Alisjahbana ini mungkin cocok
untuk menggambarkan nasib yang dialami Kartu Prakerja. Program yang diniatkan untuk
menyokong dan menolong orang-orang yang kesusahan karena kehilangan pekerjaan akibat
pandemi ini terus menjadi sorotan.

KARTU PRAKERJA, SOAL DATA HINGGA KAJIAN KPK

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah masalah dalam program Kartu
Prakerja . Lembaga antirasuah ini meminta agar program ini ditunda, dievaluasi dan diperbaiki.
Tak putus dirundung malang. Judul novel karya Sutan Takdir Alisjahbana ini mungkin cocok
untuk menggambarkan nasib yang dialami Kartu Prakerja.
Program yang diniatkan untuk menyokong dan menolong orang-orang yang kesusahan karena
kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini terus menjadi sorotan. Tak hanya dikritik publik, KPK
menilai program ini sarat konflik kepentingan dan rawan diselewengkan. KPK menyatakan ada
sejumlah persoalan pada program Kartu Prakerja. Hal itu disampaikan setelah lembaga
pimpinan Firli Bahuri melakukan kajian program yang banyak menyedot perhatian publik ini.

KPK menyoroti empat hal terkait program ini. Pertama, soal pendaftaran. Menurut data
Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan ada 1,7 juta pekerja terdampak.
Namun, hanya sebagian kecil dari angka yang terdampak tersebut yang mendaftar secara
daring, yakni hanya 143.000 orang. Padahal ada 9,4 juta orang yang mendaftar selama tiga
gelombang.

Penggunaan anggaran sebesar Rp 30,8 miliar untuk fitur recognition guna pengenalan peserta
juga dinilai tidak efisien. Kemitraan dengan platform digital dinilai rentan penyelewengan
karena dilakukan tanpa melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Tak hanya itu. KPK juga menemukan terdapat konflik kepentingan pada lima platform digital
dengan lembaga penyedia pelatihan. Selain itu, KPK menilai kurasi materi pelatihan tidak

226