Page 228 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2020

dilakukan dengan kompetensi yang memadai. KPK juga menemukan pelatihan yang sebenarnya
telah tersedia melalui jejaring internet dan tidak berbayar. Terakhir, KPK menilai metode
pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan dapat
merugikan keuangan negara.

Hasil kajian KPK tersebut pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan yang selama ini menjadi
kritik publik. Sejak pertama kali diluncurkan, program ini memang tak pernah sepi dari kritik.
Sejumlah kalangan menilai, program Kartu Prakerja hanya menghambur-hamburkan anggaran
karena tak sesuai kebutuhan. Karena, di masa pandemi rakyat lebih membutuhkan makanan
dibanding pelatihan.

Selain itu, usai ikut pelatihan juga tak ada jaminan peserta akan mendapat pekerjaan. Pasalnya,
banyak perusahaan yang memilih menghentikan operasional atau menutup pabrik selama
pandemi. Alih-alih melakukan rekrutmen atau penerimaan karyawan, banyak perusahaan yang
merumahkan karyawannya atau melakukan pemutusan hubungan kerja karena dihajar corona.

Program ini juga dikritik karena dinilai tak tepat sasaran. Sejak awal program ini diniatkan untuk
membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Namun dalam
perjalanannya, banyak warga biasa yang notabene bukan pengangguran dan korban PHK bisa
lolos menjadi peserta. Hal ini terjadi karena database yang tak memadai dan pemilihan peserta
yang acak tanpa seleksi.

Mekanisme pelaksanaan program ini juga menjadi sorotan. Karena, mitra Kartu Prakerja
ditunjuk langsung tanpa melalui tender atau lelang. Hal ini dinilai tak sesuai ketentuan
pengadaan barang dan jasa. Juga dinilai rentan dan rawan penyelewengan.

Pemerintah harus bebenah. Hasil kajian dan rekomendasi dari lembaga anti korupsi tersebut
harus menjadi bahan evaluasi agar program ini tak terus dibully. Temuan KPK bisa menjadi
masukan dan bahan guna memperbaiki program ini baik dari sisi kebijakan, regulasi maupun
pelaksanaan.

Pemerintah, dalam hal ini Kemenko Bidang Perekonomian harus legawa dan
mempertimbangkan saran, masukan dan rekomendasi KPK juga kritik publik. Pemerintah harus
melakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola program ini. Perbaikan yang dilakukan jangan
hanya di permukaan, namun juga terkait substansi dari raison d'etre program Kartu Prakerja
ini.

Dengan perbaikan tersebut diharapkan program ini bisa sesuai harapan, yakni meningkatkan
kompetensi bukan menimbulkan korupsi dan merangsang produktivitas bukan mental memelas.
Juga menumbuhkan daya saing para peserta bukan merugikan keuangan negara.

Apa saja temuan KPK terkait progam Kartu Prakerja? Apa saja rekomendasi KPK? Apakah ada
indikasi penyimpangan dalam program tersebut? Apakah ada indikasi tindak pidana korupsi?
Apa yang akan dilakukan pemerintah terkait temuan KPK ini? Apakah program ini akan terus
dilanjutkan? Jika iya, apa saja yang akan dilakukan guna memperbaiki program ini ke depan?
Ikuti pembahasannya dalam talkshow Dua Arah , Senin (22/6/2020) yang disiarkan langsung
di Kompas TV mulai pukul 22.00 WIB..

227