Page 223 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2020

PEMPROV SIAPKAN TIM PEMANTAU

DINAS Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB akan menyiapkan tim yang akan
memantau perusahaan-perusahaan guna memastikan, karyawan yang dipekerjakan telah
mendapatkan perlindungan sosial sesuai undang-undang.
Undang-undang ketenagakerjaan, kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) NTB, Dra. Hj. T. Wismaningsih Drajadiah mengatur tiga hal penting terkait
pekerja. Di antaranya hak atas pekerjaan yang layak, hak atas gaji serta hak atas perlindungan
sosial yang diberikan perusahaan.

"Undang-undang ketenagakerjaan Nomor 18 tahun 2017 sudah sangat jelas poin-poin yang
diamanatkan. Amanat undang-undang ya harus dilaksanakan." tegasnya pada Ekbis NTB akhir
pekan kemarin.
Terdapat sebanyak &700 jumlah perusahaan yang ada di Ptovinsi NTB. Umumnya perusahaan-
perusahaan yang beroperasi adalah pe-rusaliaan menengah kebawah. Dari seluruh perusahaan
ini, kepala dinas tak menampikkan masih banyak di antara pekerja yang belum mendapatkan
jaminan sosial. "Tapi angka pastinya belum kita dapatkan. Memang harus ada pencatatan
khusus lagi," sebut mantan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB ini.

Terbatasnya pengawasan kepada perusahaan lebih karena terbatasnya jumlah pegawai
pengawasan yang ada di Dis-nakertrans NTB. Saat ini, Pemprov NTB hanya memiliki sebanyak
14 orang pengawas. Jumlah ini sangat jauh perbandingannya dengan jumlah perusahaan yang
harus diawasi.

Untuk mengefektifkan pengawasan, Disnakertrans membuka layanan pengaduan dan
penyelesaian perselisihan antara perusahaan dan karyawan melalui Bidang Hubungan
Industrial. Untuk itu, Disnakertrans yang membidangi ketenagakerjaan di kabupaten/kota ingin
memasifkan sosialiasi. "Kegiatan tahunan sosialisasi ada. Cuma karena ada Covid tahun ini,
tertunda," ujarnya.

Selain kepada karyawan-karyawan di perusahaan-peru-sahaan swasta, kepala dinas juga
mendorong pegawai-pegawai dinas/instansi non ASN lingkup Pemprov NTB agar mendapatkan
perlindungan sosial yang sama. Sejauh yang diketahui, pegawai yang diperbantukan dan telah
mendapatkan perlindungan sosial dari BPJamsostek adalah tenaga perawat di RSUP dan
penyuluh pertanian.

"Kita dorong bagaimana caranya agar pegawai non ASN ini mendapatkan perlindungan sosial.
Di kabupaten/kota juga kita harapkan ada jaminan serupa dari pemerintah daerahnya, kita
sudah siapkan programnya, bagaimana caranya nanti BPJamsostek juga akan
melaksanakannya," demikian Wismaningsih. (bui)

Hj.T.Wismaningsih Drajadiah

222