Page 179 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 179
neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
(Hippi) DKI Jakarta) Sampai dengan saat ini penetapan UMP tahun 2021 tetap memakai formula
berdasarkan PP 78 tahun 2015 yaitu UMP tahun berjalan ditambah dengan perkalian UMP tahun
berjalan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional
Ringkasan
Para buruh tetap ingin kenaikan upah minimum pada 2021. Namun, bagi sejumlah perusahaan
yang keuangannya tengah mengalami tertekan, buruh menyetujui untuk dilakukan penundaan
kenaikan upah.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai, masih banyak
perusahaan yang sanggup beroperasi. Bahkan 90 persen perusahaan tempat para buruh anggota
KSPI bekerja, masih beroperasi normal.
BURUH: PERUSAHAAN HARUS UNGKAP PEMBUKUAN JIKA TAK MAMPU NAIKKAN
UPAH 2021
Para buruh tetap ingin kenaikan upah minimum pada 2021. Namun, bagi sejumlah perusahaan
yang keuangannya tengah mengalami tertekan, buruh menyetujui untuk dilakukan penundaan
kenaikan upah.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai, masih banyak
perusahaan yang sanggup beroperasi. Bahkan 90 persen perusahaan tempat para buruh anggota
KSPI bekerja, masih beroperasi normal.
"Itu menjelaskan bahwa walaupun profit turun tapi perusahaan masih sehat. Bahkan perusahaan
komponen otomotif memanggil kembali karyawan untuk dikontrak. Oleh karena itu masih banyak
perusahaan yang mampu untuk menaikkan upah minimum , kami minta 8 persen tapi nanti
negosiasi," ujarnya dalam video konferensi, Rabu (21/10/2020).
Sementara bagi perusahaan yang tidak mampu, Iqbal menyatakan perusahaan tersebut bisa
mengajukan surat ketidakmampuannya ke Kementerian Ketenagakerjaan.
"Dengan dilampirkan laporan pembukuan bahwa dia merugi, biar fair . Kami setuju bagi
perusahaan hotel, perusahaan-perusahaan maskapai penerbangan, UMKM apalagi. Kemudian
travel agent , kami paham. Makanan minuman yang non multinational company kami paham.
Oleh karena itu kami setuju," kata dia.
Iqbal menegaskan jika pemerintah dan pengusaha tetap ngotot tidak menaikkan upah, maka
reaksi buruh akan semakin besar. Apalagi, saat ini sedang panas isu penolakan Omnibus Law
UU Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) "Ini ada irisan antara Omnibus Law, dimana UMSK dihapus,
UMK dibikin bersyarat dan syaratnya tidak jelas," imbuhnya.
Karenanya, ia meminta agar pemerintah lebih bijaksana dalam menetapkan upah minimum
tahun 2021. Menurutnya, penentuan upah tidak bisa dilakukan secara bipartit antara pengusaha
dan buruh tanpa payung hukum dari pemerintah.
"Jangan sampai tidak naik. Upah minumum 2021 harus naik. Upah minimum itu ditentukan oleh
negara, tidak bisa bipartit. Penundaan ketidakmampuan boleh dilakukan bipartit, tapi negara
melindungi dulu," tegasnya.
178
