Page 270 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020

sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12/ 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-
undangan yang telah diubah dengan UU Nomor 15/ 2019 tentang perubahan atas UU Nomor
12/ 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan juga telah sesuai dengan
ketentuan Perpres Nomor 87/ 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 12/ 2011 tentang
pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan awal RUU Cipta Kerja dilakukan dengan pembahasan substansi. Ini dilakukan
dengan melibatkan berbagai stakeholder yang pelaksanaannya sudah dilakukan sejak jauh hari
sebelum RUU Cipta Kerja disampaikan kepada Presiden. Pembahasan tidak hanya dilakukan
dikalangan pemerintah (kementerian/ lembaga), namun juga bersama kalangan akademisi dan
serikat kerja maupun pengusaha dalam bentuk tripartite pembahasan, mengingat substansi dari
RUU tersebut terkait dengan ketenagakerjaan.

Proses pembahasan dan penyusunan RUU tersebut dikordinasikan oleh Kemenko Perekonomian
yang pada tanggal 27 Januari 2020 melalui surat nomor PH 21/15/ 2020 menyampaikan naskah
akademik dan RUU Cipta Kerja yang waktu itu disampaikan kepada Presiden sehingga posisi RUU
berdasarkan permohonan itu, diterbitkanlah Surat Presiden kepada Pimpinan DPR RI guna
mengajukan RUU Cipta Kerja.Ini sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UU Nomor 12/ 2011
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menurut Nasruddin, tahapan-tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
berdasarkan UU tersebut, yaitu mulai dari tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap
pembahasan, tahap penetapan/ pengesahan, tahap pengundangan dan tahap sosialisasi. Saat
ini RUU Cipta Kerja sudah sampai kepada tahap keempat, penetapan oleh DPR dan disampaikan
kepada Presiden untuk disahkan dan diundangkan.

"Jadi sudah sampai tahap pengesahan oleh Presiden, setelah itu baru tahap pengundangan dan
tahap sosialisasi," kata dia dalam acara Kopers Virtual bertajuk "Transparansi Pembahasan UU
Cipta Kerja" Jumat, 16 Oktober 2020.

Ditambahkan, RUU Cipta Kerja juga sudah dimasukan dalam Prolegnas oleh DPR dan Program
Legislasi Prioritas tahunan untuk tahun 2020. Pada tahap penyusunan, RUU ini juga sudah
disusun terlebih dahulu melalui penyusunan naskah akademik atau kajian yang disusun dalam
naskah akademik.

Dari naskah akademik itulah disusun pasal demi pasal, sehingga setiap pasalnya sudah disusun
berdasarkan kajian. Dalam penyusunan kajian, terdapak 5 kolom atau matrik yaitu kolom
pertama penyusunan UU existing yang akan direvisi, kolom kedua perubahannya, kolom ketiga
alasan perubahan, kolom keempat dampak dari perubahan dan kolom kelima keterangan atau
penjelasan.

269