Page 275 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 275

Judul               Pengusaha Minta Buruh Tak Banyak Nuntut Kenaikan Upah di Masa
                                    Pandemi
                Nama Media          suara.com
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         https://www.suara.com/bisnis/2020/10/21/102545/pengusaha-minta-
                                    buruh-tak-banyak-nuntut-kenaikan-upah-di-masa-pandemi
                Jurnalis            Iwan Supriyatna
                Tanggal             2020-10-21 10:25:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive  -  Sarman  Simanjorang  (Ketua  Umum  DPD  Himpunan  Pengusaha  Pribumi  Indonesia
              (Hippi) DKI Jakarta) Dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi 2020 maka kenaikan UMP
              2021 diperkirakan 0 persen

              negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
              (Hippi) DKI Jakarta) Di sisi lain kondisi dunia usaha saat ini juga sangat tidak mungkin UMP
              dinaikkan

              positive  -  Sarman  Simanjorang  (Ketua  Umum  DPD  Himpunan  Pengusaha  Pribumi  Indonesia
              (Hippi) DKI Jakarta) Kita berharap agar teman-teman Serikat Pekerja / Buruh dapat memahami
              kondisi ini dan tidak menuntut kenaikan UMP yang berlebihan dalam situasi dan kondisi ekonomi
              yang sudah masuk resesi



              Ringkasan

              Ketua  Umum  DPD  Himpunan  Pengusaha  Pribumi  Indonesia  (Hippi)  DKI  Jakarta  Sarman
              Simanjorang menyebut sistem penetapan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) akan sesuai dengan
              PP No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

              Dengan  aturan  itu,  UMP  ditetapkan  berdasarakan  UMP  tahun  berjalan  ditambah  dengan
              perkalian UMP tahun berjalan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.



              PENGUSAHA MINTA BURUH TAK BANYAK NUNTUT KENAIKAN UPAH DI MASA
              PANDEMI

              Ketua  Umum  DPD  Himpunan  Pengusaha  Pribumi  Indonesia  (Hippi)  DKI  Jakarta  Sarman
              Simanjorang menyebut sistem penetapan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) akan sesuai dengan
              PP No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

                                                           274
   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280