Page 288 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 288
Judul OPSI: Pemerintah Harus Setarakan Hak Pekerja Informal dan Formal
Nama Media bisnis.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20201021/12/1307860/opsi-
pemerintah-harus-setarakan-hak-pekerja-informal-dan-formal
Jurnalis Rahmad Fauzan
Tanggal 2020-10-21 09:53:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Timboel Siregar (Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia)
Bantuan subsidi gaji tidak dapat. Insentif pajak tidak dapat karena insentif Pajak Penghasilan
[PPh] 21 hanya diberikan kepada pekerja formal. Untuk mengakses Kartu Prakerja juga tidak
terlalu mudah. Ada 310.000-an yang dibatalkan, dan Rp1,1 triliun pun dikembalikan ke Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara [APBN]
negative - Timboel Siregar (Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia)
Indonesia masih defisit angkatan kerja sekitar 600 ribu/tahun. Pertumbuhan angkatan kerja bisa
sampai 2,6 juta/tahun dengan pembukaan lapangan kerja sekitar 2 juta. Dalam UU Ciptaker,
pemerintah kan ingin mengatasi defisit angkatan kerja. Jangan sampai ketika pekerja informal
menjadi formal, tapi tingkat TPT tidak berkurang secara signifikan
Ringkasan
Pemerintah diharapkan mampu menciptakan kesetaraan hak antara pekerja informal dan formal
melalui Undang-Undang Cipta Kerja.
Pasalnya, tak sekadar menjadi jaminan bagi mayoritas angkatan kerja yang notabene adalah
pekerja informal, kesetaraan hak juga diyakini ampuh mengurangi tingkat pengangguran terbuka
(TPT).
Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, jumlah angkatan kerja sektor
informal di Indonesia hampir mencapai 71 juta orang atau sekitar 52 persen dari total 136 juta
angkatan kerja.
OPSI: PEMERINTAH HARUS SETARAKAN HAK PEKERJA INFORMAL DAN FORMAL
Pemerintah diharapkan mampu menciptakan kesetaraan hak antara pekerja informal dan formal
melalui Undang-Undang Cipta Kerja.
287
