Page 289 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 289
Pasalnya, tak sekadar menjadi jaminan bagi mayoritas angkatan kerja yang notabene adalah
pekerja informal, kesetaraan hak juga diyakini ampuh mengurangi tingkat pengangguran terbuka
(TPT).
Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, jumlah angkatan kerja sektor
informal di Indonesia hampir mencapai 71 juta orang atau sekitar 52 persen dari total 136 juta
angkatan kerja.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel
Siregar, pekerja informal di Tanah Air saat ini berada di posisi marjinal karena tidak memiliki
perlindungan serta akses yang setara dengan pekerja formal.
"Bantuan subsidi gaji tidak dapat. Insentif pajak tidak dapat karena insentif Pajak Penghasilan
[PPh] 21 hanya diberikan kepada pekerja formal. Untuk mengakses Kartu Prakerja juga tidak
terlalu mudah. Ada 310.000-an yang dibatalkan, dan Rp1,1 triliun pun dikembalikan ke Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara [APBN]," terang Timboel kepada Bisnis , (20/10/2020).
Pemerintah, kata Timboel, mesti mendorong terwujudnya kesetaraan hak antara pekerja
informal dan formal melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker
mengingat tingginya lonjakan angkatan kerja RI dalam beberapa tahun terakhir.
Adapun, jumlah angkatan kerja di Indonesia meningkat tajam dalam 5 tahun terakhir. Dihimpun
dari data BPS, angkatan kerja di Tanah Air bertambah lebih dari 12 juta orang dalam kurun
waktu 5 tahun terakhir, atau hampir mencapai 138 juta orang sampai dengan Februari 2020.
Dibandingkan dengan periode 2010-2014, jumlah angkatan kerja di Indonesia dalam kurun
waktu 5 tahun terakhir bertambah 2 kali lipat. Pada periode 2010-2014, jumlah angkatan kerja
RI hanya sekitar 6 juta orang.
Menurutnya, lonjakan angkatan kerja tersebut juga diiringi dengan penyerapan yang massif ke
sektor informal, seiring dengan rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja RI.
Mengacu kepada data BPS, angkatan kerja RI dari yang tidak pernah bersekolah sampai dengan
jenjang SMA jumlahnya hampir mencapai 119 juta.
Selain itu, lanjut Timboel, pekerja informal mesti diperkuat dengan akses permodalan, akses
pasar, serta pelatihan yang sesuai. Dengan demikian, tambahnya, akan terlahir para wirausaha
baru, pengangguran terbuka dapat terserap, dan masalah defisit angkatan kerja dapat teratasi.
"Indonesia masih defisit angkatan kerja sekitar 600 ribu/tahun. Pertumbuhan angkatan kerja
bisa sampai 2,6 juta/tahun dengan pembukaan lapangan kerja sekitar 2 juta. Dalam UU Ciptaker,
pemerintah kan ingin mengatasi defisit angkatan kerja. Jangan sampai ketika pekerja informal
menjadi formal, tapi tingkat TPT tidak berkurang secara signifikan," jelasnya.
Sebagai informasi, jumlah pengangguran terbuka mengalami tren penurunan moderat dalam 5
tahun terakhir. Pengangguran di Indonesia turun sebanyak 3 persen, dari sekitar 7 juta menjadi
6,88 juta terhitung sejak 2016 hingga Februari 2020.
Tak hanya itu, program Kartu Prakerja pun dikatakan harus segera dibenahi agar turut
berkontribusi mencetak tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dianggap menjadi kesempatan bagi
pemerintah untuk memberikan pelatihan secara luring dengan tetap mengikuti protokol
kesehatan.
Dengan demikian, pelatihan kemampuan bagi peserta program Kartu Prakerja bisa berjalan
maksimal serta sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
288
