Page 292 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020

"Alhamdulillah kita sudah tersalur 98 persen atau sudah tersalur sebanyak 12,1 juta," kata
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta, Selasa (20/10/2020) seperti dikutip dari
Kompas.com.

Ida menargetkan subsidi gaji termin II akan mulai disalurkan sebelum memasuki awal November.

Namun, dirinya sembari berharap bantuan subsidi gaji termin I telah tuntas disalurkan.

"Insya Allah sebelum November kita sudah bisa menyalurkan subsidi untuk bulan November dan
Desember (termin II)," ucapnya.
Sementara itu, bagi pekerja yang belum menerima subsidi gaji hingga saat ini, lanjut Ida, bisa
disebabkan adanya persyaratan yang belum melengkapi.

Baca juga: 5 Jenis Rekening Ini Dipastikan Tidak Akan Dapat BLT Subsidi Gaji Pekerja Gelombang
2, Cek Punyamu!

Maka dari itu, Kemenaker akan mengembalikan data yang belum lengkap tersebut kepada BPJS
Ketenagakerjaan yang bertugas mengolektif data calon penerima bantuan subsidi gaji.

Ida menyebut, terdapat kisaran 150.000 data yang masih belum melengkapi. Karena disebabkan
banyak faktor.

"Berarti yang belum mendapatkan (BSU) sekitar 150.000an itu karena ada kekurangan. Misalnya
rekeningnya tidak valid kemudian NIK-nya (Nomor Induk Karyawan) kurang nomornya,
kemudian nomor rekeningnya dia tidak sesuai dengan nama yang diserahkan," ujarnya.

Perlu diketahui, pemerintah telah mengumpulkan data penerima bantuan subsidi gaji dengan
total 12,4 juta yang telah tervalidasi dari semula yang ditargetkan 15,4 juta pekerja.

Adapun persyaratan penerima subsidi gaji adalah pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp 5
juta, terdaftar sebagai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga 30 Juni 2020. Juga memiliki
nomor rekening yang aktif.

Ada sejumlah faktor sehingga bantuan tidak dapat dicairkan pada jutaan pekerja ini.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah.

Diungkapkan Ida Fauziyah, ada jutaan pekerja yang tak lolos verifikasi dan validasi sebagai
penerima BLT subsidi gaji Rp 600.000 dari pemerintah.

Awalnya anggaran yang dialokasikan untuk penerima bantuan subsidi upah adalah untuk 15,72
juta pekerja dengan total anggaran Rp 37,74 triliun.

Namun berdasarkan data yang sudah divalidasi BPJS Ketenagakerjaan hingga 30 September
2020, hanya ada 12,4 juta pekerja yang layak untuk mendapatkan subsidi upah sehingga
terdapat selisih anggaran di situ.

• KABAR BAIK! Guru Honorer dan Guru Agama Akan Segera Dapat Subsidi Gaji Seperti BLT
Karyawan Swasta

"Jika diketahui rekening yang tidak aktif lagi dan tidak bisa disalurkan ke penerima program kami
ikut saran KPK dan sudah seharusnya kami kembalikan sisa anggaran ke kas negara," jelas Ida
dilansir dari Antara, Sabtu (3/10/2020).

Namun hingga saat ini, menurut Ida, BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan validasi data.

291