Page 319 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020

Menurutnya, Pemprov DKI mau tidak mau harus mengatur keseimbangan antara kesejahteraan
buruh dan kelangsungan usaha. Pasalnya, di situasi pandemi ini, resesi sudah menghantui, dunia
usaha mengalami pukulan berat, dan lain sebagainya.

"Jika UMP dinaikan, ada kemungkinan pengusaha akan mengurangi karyawan karena tidak
mampu membayar. Hal ini justru akan merugikan semua pihak, baik pengusaha, buruh, dan
Pemprov DKI," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPD HIPPI Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang memperkirakan
UMP DKI mengalami kenaikan 0%. Artinya UMP tidak akan mengalami kenaikan.

Menurutnya, hal ini sebagai dampak wajar dari kondisi perekonomian di tengah pandemi covid-
19 yang terpukul berat.

"Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 terkontraksi minus 2%. Di sisi
lain, inflasi tahunan berdasarkan data Bank Indonesia sampai dengan Oktober sebesar 1,41%.
Dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi 2020, maka kenaikan UMP 2021 diperkirakan
0%," kata Sarman dalam keterangan resmi, Rabu (21/10).

Menurutnya, hal itu adalah sesuatu yang wajar karena pandemi covid-19 telah memukul dunia
usaha. Banyak UKM yang tutup, terjadinya PHK dan pekerja dirumahkan, cash flow pengusaha
yang semakin menghawatirkan, dan akhirnya daya beli masyarakat menurun. (OL-1).

318