Page 321 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 321
Supratman mengatakan nomenklatur upah minimum sektoral dalam pasal 89 Undang-Undang
Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memang sudah disepakati oleh DPR dan
Pemerintah untuk dihapuskan dengan UU Cipta Kerja.
Sehingga yang dikenal di Indonesia, setelah berlakunya UU Cipta Kerja, hanya upah minimum
provinsi dan kabupaten/kota.
Namun, UU Cipta Kerja menyebutkan di pasal selanjutnya (pasal 88E) bahwa upah minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) UU Cipta Kerja itu berlaku bagi
pekerja/ buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang
bersangkutan.
Supratman mengatakan seluruh fraksi di panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Cipta
Kerja DPR RI bersama pemerintah pada rapat Panja pada Minggu 27 September 2020 itu
sepakat.
Walaupun nomenklatur Upah Minimum Sektoral sudah tidak ada dalam UU Cipta Kerja,
pengurangan upah buruh tidak boleh terjadi setelah berlakunya UU Omnibus Law tersebut.
"Artinya, upah minimum sektoral tetap ada di dalam UU Cipta Kerja. Sekalipun nomenklaturnya
kami hapus," kata Supratman.
(antara/jpnn)
320
