Page 320 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 320
Judul UU Cipta Kerja Melarang Perusahaan Kurangi Upah Buruh
Nama Media jpnn.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/uu-cipta-kerja-melarang-perusahaan-
kurangi-upah-buruh
Jurnalis tomo
Tanggal 2020-10-21 08:57:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI) Saya pastikan
nomenklatur (upah minimum sektoral) kami hapus. Tapi kami tambah di aturan peralihan, bagi
pekerja yang sudah menerima lebih tinggi dari upah minimum kabupaten/kota, perusahaan
dilarang membayar kurang dari upah minimum yang telah dia kemukakan
negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI) Artinya, upah minimum
sektoral tetap ada di dalam UU Cipta Kerja. Sekalipun nomenklaturnya kami hapus
Ringkasan
Ketentuan di dalam UU Cipta Kerja melarang perusahaan mengurangi upah buruh yang telanjur
diberikan lebih tinggi, sebelum nomenklatur upah minimum sektoral dihapus dalam UU Omnibus
Law tersebut.
Demikian dikatakan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas dalam talk show
bertajuk Setahun Jokowi-Ma'ruf, di salah satu tv swasta, Jakarta, Selasa (20/10) malam.
UU CIPTA KERJA MELARANG PERUSAHAAN KURANGI UPAH BURUH
Ketentuan di dalam UU Cipta Kerja melarang perusahaan mengurangi upah buruh yang telanjur
diberikan lebih tinggi, sebelum nomenklatur upah minimum sektoral dihapus dalam UU Omnibus
Law tersebut.
Demikian dikatakan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas dalam talk show
bertajuk Setahun Jokowi-Ma'ruf, di salah satu tv swasta, Jakarta, Selasa (20/10) malam.
"Saya pastikan nomenklatur (upah minimum sektoral) kami hapus. Tapi kami tambah di aturan
peralihan, bagi pekerja yang sudah menerima lebih tinggi dari upah minimum kabupaten/kota,
perusahaan dilarang membayar kurang dari upah minimum yang telah dia kemukakan," kata
Supratman.
319
