Page 333 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 333
Ringkasan
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa secara umum UU Cipta Kerja mengandung sebelas
klaster yang bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi
ekonomi. Muara perumusan UU Cipta Kerja bertujuan untuk memperluas peluang lapangan kerja
dan memangkas regulasi yang tumpang tindih serta prosedur yang rumit bagi pelaku usaha,
seperti koperasi dan UMKM.
Dari sisi Kementerian Ketenagakerjaan, meyakini bahwa dengan adanya UU Cipta Kerja ini bisa
mengakomodir para pengusaha dengan buruh. Dan juga membuka lapangan kerja yang semakin
luas. "Kita harus pikirkan tantangan bonus demografi, dimana dibutuhkan lapangan kerja yang
luas. Dengan adanya UU Cipta Kerja ini untuk memperluas lapangan kerja," ujar Kepala Biro
Humas Soes Hindharno.
STAF AHLI DUKUNG DISINFORMASI SOAL UU CIPTAKER DILURUSKAN
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa secara umum UU Cipta Kerja mengandung sebelas
klaster yang bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi
ekonomi. Muara perumusan UU Cipta Kerja bertujuan untuk memperluas peluang lapangan kerja
dan memangkas regulasi yang tumpang tindih serta prosedur yang rumit bagi pelaku usaha,
seperti koperasi dan UMKM.
"Namun karena kesimpangsiuran informasi, disinformasi atas substansi UU Cipta Kerja dan hoaks
beredar di media sosial, menimbulkan gejolak protes," ujar Staf Ahli Menteri Komunikasi dan
Informatika Bidang Hukum, Prof. Henri Subiakto pada acara Forum Sosialisasi Online dengan
tema Mengenal Lebih Baik Undang-Undang Cipta Kerja yang diikuti oleh 281 Penyuluh Informasi
Publik dari seluruh Indonesia, Senin (19/10).
Berdasarkan rilis yang diterima Selasa (20/10), menurutnya pemerintah perlu meluruskan
disinformasi tersebut, dengan mensosialisasikan fakta-fakta tentang urgensi, manfaat, dan
substansi penting UU Cipta Kerja kepada seluruh lapisan masyarakat.
"Peran pemerintah ini turut didukung oleh Penyuluh Informasi Publik (PIP) yang tersebar di 518
kecamatan di seluruh Indonesia. PIP diminta untuk menyampaikan informasi yang benar, serta
meluruskan disinformasi dan hoaks lewat berbagai media komunikasi," kata dia.
Untuk itu PIP, menurut Henri perlu dibekali dengan wawasan dan pemahaman yang mumpuni
terkait urgensi dan manfaat UU Cipta Kerja. Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Bidang
Ekonomi Kreatif Menteri Koperasi dan UKM Fiki Satari menyatakan PIP perlu memahami bahwa
UU Cipta Kerja tersebut dibuat untuk kepentingan ekonomi kemasyarakatan terutama sektor
UMKM.
Menurut Fiki, 64 juta atau 99,9 persen pelaku usaha di Indonesia itu adalah UMKM. Dimana
pelaku usaha UMKM ini mampu menyerap 97 persen tenaga kerja dan menyumbang PDB sekitar
60 persen.
"Sekali lagi bahwa apa yang ada dalam UU Cipta Kerja ini kami yakini betul adanya untuk
mendukung koperasi dan UMKM. Dimana kita juga harus memikirkan masyarakat dan juga para
investor. Investor itu kan bisa dari dalam negeri tidak melulu dari asing. Kita harus pikirkan juga
investor dalam negeri yang mau bersaing dan berusaha, maka dari itu UU Cipta Kerja ini dibuat
untuk mempermudah investor dalam berusaha. Kami mendorong PIP menyampaikan ini ke
masyarakat luas," ujarnya.
332
