Page 15 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021
P. 15
Judul Pemerintah Terbitkan PP 59/2021, Perkuat Aspek Pelindungan dan
Jamsos Pekerja Migran
Nama Media suaramerdeka.com
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL https://www.suaramerdeka.com/news/nasional/261737-pemerintah-
terbitkan-pp-592021-perkuat-aspek-pelindungan-dan-jamsos-pekerja-
migran
Jurnalis Andika Primasiwi
Tanggal 2021-04-26 07:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 59 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. PP tersebut ditandatangani
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 6 April 2021 dan diundangkan oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada tanggal 7 April 2021.
PEMERINTAH TERBITKAN PP 59/2021, PERKUAT ASPEK PELINDUNGAN DAN
JAMSOS PEKERJA MIGRAN
JAKARTA - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 59
Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. PP tersebut
ditandatangani Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 6 April 2021 dan diundangkan
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada tanggal 7 April 2021.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, PP ini merupakan salah satu
aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (UU PPMI). Peraturan ini merupakan bagian perjuangan dan bukti kehadiran negara
untuk pelindungan pekerja migran.
"Ini adalah aturan yang sangat ditunggu-tunggu, karena di samping PP ini memuat aturan yang
lebih menjelaskan substansi UU 18/2017 juga merupakan instrumen hukum yang penting untuk
memperbaiki tata kelola penempatan dan pelindungan bagi pekerja migran kita," ujarnya, dikutip
dari laman Kementerian Ketenagakerjaan.
Buruh dan Pekerja Migran Diimbau Tidak Mudik, Menaker Keluarkan Surat Edaran Tata kelola
penempatan PMI, kata Menaker, harus mengedepankan aspek pelindungan dan jaminan sosial,
mengingat proses dan pergerakan migrasi pekerja antarnegara sangat dinamis. Pemerintah ingin
ke depannya pekerja migran yang bekerja ke luar negeri semakin banyak berorientasi kepada
mereka yang terampil (skilled) dan kompeten.
14
