Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021

“Prinsipnya pemerintah memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas perlindungan
pekerja migran Indonesia dan salah satu caranya adalah dengan meningkatkan keahlian pekerja
migran dan penerapan regulasi yang baik“ ujarnya.

Lebih lanjut Ida menjelaskan, peraturan ini terdiri dari tujuh Bab. Bab I memuat tentang
Ketentuan Umum dan Bab II mengatur tentang pelindungan PMI. “Pelindungan PMI ini adalah
isu sentralnya. Sehingga dalam pelaksanaanya, PP ini mengatur mengenai pelindungan sebelum
PMI berangkat bekerja, selama bekerja di negara penempatan, hingga setelah bekerja,”
terangnya.

Baca juga: Indonesia Kejar Target Kirim Pekerja Migran ke Jepang, Masih Kalah dari Vietnam

Selanjutnya, pada Bab III diatur tentang Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) penempatan dan
pelindungan PMI. Pembentukan LTSA dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang efektif,
efisien, transparan, cepat, dan berkualitas tanpa diskriminasi.

LTSA ini akan mengoordinasikan dan mengintegrasikan delapan layanan instansi/lembaga dalam
bentuk desk. Kedelapan layanan tersebut terdiri atas desk ketenagakerjaan; desk pengaduan
dan informasi; desk kependudukan dan pencatatan sipil; desk kesehatan; desk keimigrasian;
desk kepolisian; desk perbankan; dan desk jaminan sosial.

Selanjutnya, Bab IV yang mencakup tentang pembagian tugas dan tanggung jawab secara tegas
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap
pekerja migran Indonesia dan keluarganya secara terintegrasi dan terkoordinasi. “Bahkan dalam
PP ini, pemerintah desa juga dilibatkan dalam proses migrasi. Karena perbaikan tata kelola
migrasi ini benar-benar membutuhkan komitmen seluruh pihak, termasuk elemen pemerintahan
terkecil di desa,” ujar Menaker.

Sementara pada Bab V diatur mengenai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
(P3MI) dan Bab VI tentang pembinaan dan pengawasan. “Dalam menjalankan pembinaan,
menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melaksanakan fungsi tersebut secara terpadu dan
terkoordinasi. Untuk fungsi pengawasan, menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat
mengikutsertakan masyarakat,” tutur Ida.

Adapun Bab VII sebagai bab terakhir, mengatur ketentuan penutup. Dalam bab ini, beberapa
aturan sebelumnya yaitu PP Nomor 3 Tahun 2013, PP Nomor 5 Tahun 2013, PP Nomor 4 Tahun
2015, dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi.

15