Page 186 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021

seperti pada tahun lalu. Hal ini lantaran pemerintah telah memberikan banyak stimulus bagi
dunia usaha untuk bisa tetap bertahan di masa pandemi CCovid-19.
"Pemerintah mewajibkan teman-teman dari perusahaan, dunia swasta membayarkan secara
penuh THR untuk karyawannya di Ramadhan tahun ini," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso dalam Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan Darat
Tahun 2021, Kamis (8/4/2021).

Ia menjelaskan, salah satu insentif yang diberikan kepada pengusaha yakni Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah untuk mobil baru. Diskon pajak ini dinilai
berhasil mengerek penjualan mobil hingga 143 persen di Maret 2021 dibandingkan bulan
sebelumnya.

Selain itu, ada pula insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah untuk properti
atau perumahan. Stimulus ini menaikkan penjualan rumah pada Maret 2021 dibandingkan bulan
sebelumnya. Secara rinci penjualan rumah pada segmen masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR) naik sebesar 10 persen, pada segmen menengah naik 20 persen, dan segmen atas naik
10 persen.

Insentif lainnya juga diberikan dalam bentuk restrukturisasi kredit hingga penjaminan kredit.
Susiwijono menegaskan, sederet insentif yang digelontorkan pemerintah salah satunya agar
pengusaha tetap mampu membayarkan THR pada karyawannya.

"Selama pandemi berbagai insentif sudah kami berikan ke berbagai sektor, yang intinya pada
saat Ramadhan ini, begitu sudah diberikan pemerintah mewajibkan perusahaan membayarkan
secara penuh THR untuk karyawannya," pungkas dia.

Sebelumnya, para buruh meminta Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 dibayarkan penuh,
tidak lagi dicicil seperti tahun lalu. Terlebih masih ada perusahaan yang belum melunasi
pembayaran THR tahun 2020.
"Masak sekarang mau dicicil lagi, kapan lunasnya? Maka kami minta tidak ada lagi yang namanya
mencicil untuk bayar THR," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said
Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin (5/4/2021).

Menurutnya, serikat buruh berpegang pada pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian
Airlangga Hartarto dalam pertemuan dengan 24 perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
Indonesia, yang meminta pengusaha tahun ini berkomitmen membayar penuh THR karyawan.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
nantinya tidak menerbitkan surat edaran (SE) yang bertolak belakang dengan pernyataan
Airlangga.

"Negara mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015, itu belum dihapus, dan dalam aturan ini tidak
ada disebut membayar THR itu mencicil," jelasnya.
Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih mempertimbangkan
keputusan agar perusahaan membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja atau buruh
tanpa dicicil. Menurut Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi, pihaknya masih mengamati
kondisi seluruh perusahaan tahun ini.
"Iya ini yang menjadi opsi kita pertimbangan dari analisis perusahaan-perusahaan apakah masih
kena dampaknya atau sudah bangkit," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (3/4/2021).

Kendati demikian, pihaknya masih merancang sistem pemberian THR dengan Dewan
Pengupahan Nasional.

185