Page 190 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021

Agar pembayaran hak pekerja berupa THR tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, Dinas
Tenaga Kerja dan Industri Karimun, Kepulauan Riau (Kepri) membuka Posko Pengaduan THR.
Posko tersebut buka setiap jam kerja di kantor Disnaker Kabupaten Karimun, jalan Poros.

"Silahkan adukan jika ada hak-hak pekerja yang dilanggar dan tidak sesuai kesepakatan atau
aturan yang berlaku," ujar Sekretaris Disnaker Karimun, Raja Jemishak.

Hanya saja ujarnya, perusahaan wajib melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pekerja,
yang kemudian hasil kesepakatannya diserahkan ke Disnaker Karimun.
Kebijakan dan keringanan bagi perusahaan itu, tertuang didalam Surat Edaran (SE) yang telah
disebar Disnaker Kabupaten Karimun tertanggal 19 April 2021 dengan Nomor SE/Disnaker-
02/IV/214/2021.

Raja Jemishak mengatakan, meskipun telah ada keringanan bagi perusahaan untuk
diperbolehkan membayar THR tidak tepat waktu, namun wajib melakukan musyawarah terlebih
dahulu bersama para pekerja.

"Keringanan ini bukan berarti perusahaan boleh tidak bayar THR, tapi lebih kepada dispensasi
waktu pemberian THR lebih longgar dibanding tahun-tahun sebelumnya," ujar Jemishak.

Meski Pemkab Karimun memberikan kelonggaran melalui SE tersebut, namun para pekerja juga
diberikan ruang untuk melaporkan kepada pemerintah melalui Disnaker Kabupaten Karimun.

Ruang yang dimaksud adalah, dalam hal ini telah disediakan posko pengaduan THR para pekerja.

Pria yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kabid Hubungan Industrial Disnaker
Kabupaten Karimun ini juga menjelaskan, bahwa isi dari SE Disnaker Kabupaten Karimun yang
telah disebar per tanggal 19 April kemarin antara lain, menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian
Tenagakerja (Kemenaker) nomor M/6/HK.04/IV/2021, tentang pelaksanaan pemberian THR
Keagamaan tahun 2021 bagi pekerja atau buruh di perusahaan, dan peraturan Menaker nomor
6 tahun 2016, tentang THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

"Perusahaan yang tidak terdampak pada pandemi Covid-19, agar tetap mematuhi Peraturan
Kemenaker nomor 6 tahun 2016, tentang THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh di
perusahaan. Bagi perusahaan yang masih terdampak pada pandemi Covid-19 yang berakibat
tidak mampu membayar THR, sesuai dengan ketentuan Permenaker tersebut, maka telah
ditetapkan beberapa poin kebijakan yang wajib dipenuhi," katanya.

Adapun poin kebijakan yang dimaksud antara lain, pengusaha wajib melakukan dialog dengan
pekerja atau buruh, untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan, dan
dengan itikad baik.

Kemudian, kesepakatan dibuat secara tertulis, yang isinya adalah waktu pembayaran THR
Keagamaan paling lambat sebelum masuknya hari raya keagamaan tahun 2021 pekerja atau
buruh yang bersangkutan.

"Perusahaan harus dapat membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR keagamaan
tahun 2021, secara tepat waktu kepada pekerja atau buruh, berdasarkan laporan keuangan
internal perusahaan yang transparan," tegasnya.
Bagi perusahaan yang telah melakukan kesepakatan dengan pekerja atau buruh, wajib
melaporkannya kepada Disnaker Kabupaten Karimun paling lambat tujuh hari sebelum hari raya
keagamaan.

189