Page 482 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021
P. 482
"Bahkan dalam PP ini, pemerintah desa juga dilibatkan dalam proses migrasi. Karena perbaikan
tata kelola migrasi ini benar-benar membutuhkan komitmen seluruh pihak, termasuk elemen
pemerintahan terkecil di desa," ujar Menaker.
Sementara pada Bab V diatur mengenai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
(P3MI) dan Bab VI tentang pembinaan dan pengawasan.
"Dalam menjalankan pembinaan, menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melaksanakan fungsi
tersebut secara terpadu dan terkoordinasi. Untuk fungsi pengawasan, menteri, gubernur, dan
bupati/wali kota dapat mengikutsertakan masyarakat," tutur Ida.
Adapun Bab VII sebagai bab terakhir, mengatur ketentuan penutup. Dalam bab ini, beberapa
aturan sebelumnya yaitu PP Nomor 3 Tahun 2013, PP Nomor 5 Tahun 2013, PP Nomor 4 Tahun
2015, dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi.
481
