Page 486 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021
P. 486

Ringkasan

              Pemerintah  Kabupaten  Wonogiri  memberi  kelonggaran  terhadap  metodologi  dan  skema
              perusahaan dalam pembayaran Tunjangan Hari Raya atau THR kepada para pekerja. Kebijakan
              Pemkab Wonogiri itu disepakati oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan serikat pekerja
              pada  acara  dialog  pelaksanaan  pembayaran  THR  keagamaan  2021  kepada  para  buruh
              perusahaan di Ruang Girimanik, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri, Jumat (23/4/2021).



              PEMKAB WONOGIRI BERI KELONGGARAN PEMBAYARAN THR, SERIKAT KERJA DAN
              APINDO TANGGAPI BEGINI

              Pemerintah  Kabupaten  Wonogiri  memberi  kelonggaran  terhadap  metodologi  dan  skema
              perusahaan dalam pembayaran Tunjangan Hari Raya atau THR kepada para pekerja.
              Kebijakan  Pemkab  Wonogiri  itu  disepakati  oleh  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  dan
              serikat pekerja pada acara dialog pelaksanaan pembayaran THR keagamaan 2021 kepada para
              buruh  perusahaan  di  Ruang  Girimanik,  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Wonogiri,  Jumat
              (23/4/2021).

              Bupati  Wonogiri,  Joko  Sutopo,  mengatakan  pada  prinsipnya  semua  perusahaan  siap
              membayarkan  THR  kepada  pekerja.  Namun  ada  toleransi  dalam  metodologi  dan  skema
              pemberian  THR.  Sebab  di  tengah  pandemi  Covid-19  tidak  semua  perusahaan  mempungai
              kemampuan finansial yang sama.

              "Kami beri ruang toleransi waktu pembayaran. Mereka bisa bertahan di tengah pandemi dan
              tidak melakukan pemutusan hubungan kerja [PHK] skala besar sudah luar biasa, kami sudah
              matur suwun. Ada ruang toleransi tapi harus terkomunikasi antara perusahaan dengan pekerja,"
              kata dia kepada wartawan.

              Hingga kini, menurut dia, dari 27 perusahaan di Wonogiri belum ada yang meminta dispensasi
              terkait pembayaran THR. Karena semua perusahaan siap, tergantung relaksasinya seperti apa.

              "Kewajiban membayar THR harus, tapi ruang toleransi kami sediakan. Pemkab melalui Dinas
              Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan melakukan fungsi kontrol. Pemerintah dengan serikat kerja
              dan pengusaha harus terjalin komunikasi baik agar tidak ada gejolak dalam pembayaran THR.
              Yang terpenting transparansi," kata Joko Sutopo.
              Sekretaris  Apindo  Wonogiri,  Gangsar  Laksono,  mengatakan  Apindo  Wonogiri  berkomitmen
              terhadap  apa  yang  sudah  menjadi  ketentuan  Kementerian  Ketenagakerjaan.  Namun  dalam
              pelaksanaanya mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19.

              "Saat ini tidak semua kondisi perusahaan sama. Ada yang justru bagus omzetnya, ada yang
              wajar hingga ada yang memprihatinkan. Pemkab Wonogiri paham dengan kondisi itu. Maka kami
              apresiasi Pemkab yang membuat kebijakan dengan mendasari kondisi perusahaan saat ini," kata
              dia.

              Ia  mengatakan  mekanisme  pembayaran  THR  perlu  didiskusikan  di  internal.  Perusahaan  bisa
              menjalin  komunikasi  dengan  para  pekerja  terkait  bagaimana  pembayaran  THR.  Jika  dalam
              prosesnya mengalami kendala dan perselisihan, Apindo Wonogiri akan melakukan mediasi.

              "Kami tetap mengimbau kepada seluruh perusahaan untuk membayar. Terlebih bagi perusahaan
              yang  dalam  kondisi  baik,  seharusnya  lebih  tepat.  Toleransi  waktu  pembayaran  THR  itu  kan
              dikeluarkan bagi perusahaan yang kondisinya biasa saja dan kurang baik," kata dia.



                                                           485
   481   482   483   484   485   486   487   488   489   490   491