Page 494 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021
P. 494

BPJAMSOSTEK JATIM BIDIK SALURKAN 2.437 BEASISWA SEBELUM LEBARAN

              SIDOARJO, : BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Kantor Wilayah Jawa Timur terus berupaya
              memberikan perlindungan dan kemanfaatan kepada peserta asuransi dan ahli warisnya. Salah
              satu kemanfaatan yang didapatkan adalah beasiswa bagi dua orang anak yang orang tua mereka
              meninggal dunia dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan program Jaminan Kecelakaan Kerja
              dan Jaminan Kematian.

              Di  awal  tahun  ini,  BPJamsostek  Kanwil  Jatim  menargetkan  2.437  beasiswa  bakal  tuntas
              disalurkan  sebelum  lebaran.  Target  penyaluran  tersebut  seiring  dengan  dikeluarkannya
              permenaker nomor 5 tahun 2021 yang mengatur turunan Permenaker 82 terkait beasiswa.

              "Oleh karena itu kami punya target sebelum lebaran berakhir, seluruh beasiswa se Jatim telah
              diserahkan. Kemarin sudah ada penyerahan beasiswa secara simbolik di 34 provinsi, dan di Jatim
              mendapatkan 68 peserta beasiswa untuk dibayarkan," jelas Deputi Direktur Wilayah Jawa Timur,
              Deny Yusyulian kepada wartawan di Sidoarjo, Kamis (21/4/2021).
              Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa, peserta yang mengalami kecelakaan kerja meninggal dunia
              dalam  kepesertaan  program  JKK  dan  JKM  tersebut  dengan  kepesertaan  minimal  tiga  tahun.
              "Apresisasi  tinggi  kami  sampaikan  kepada  seluruh  pemberi  kerja  yang  telah  mendaftarkan
              seluruh pekerjanya, sehingga anak-anak pekerja yang meninggal dunia dapat terus melanjutkan
              pendidikan hingga perguruan tinggi," tambahnya.

              Total manfaat beasiswa yang akan dibayarkan kepada 2.437 anak sebesar Rp9,2 miliar, terdiri
              dari jenjang pendidikan SD sebanyak 963 anak sebesar Rp1.4 miliar, SMP sebanyak 554 anak
              sebesar  Rp1.1  miliar,  SMA  sebanyak  486  anak  sebesar  Rp1.4  miliar,  dan  Perguruan  Tinggi
              sebanyak 434 anak sebesar Rp5.2 miliar.

              Sedangkan untuk pembayaran klaim sampai dengan bulan Maret 2021 sebanyak 99.263 kasus
              dengan total klaim sebesar Rp.1.24 triliun.Demham perincian, klaim Jaminan Hari Tua (JHT)
              masih mendominasi sebanyak 69.000 kasus dengan total klaim sebesar Rp.1.06 triliun, Jaminan
              Kecelakaan Kerja 8.299 kasus sebesar Rp65 miliar, Jaminan Kematian 2.157 kasus sebanyak
              Rp89 miliar dan Jaminan Pensiun 19.807 kasus sebanyak Rp21 miliar.

              Di  sisi  lain,  adanya  Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  2  Tahun  2021  Tentang  Optimalisasi
              Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) bisa menjadi salah satu cara
              untuk perlindungan seluruh tenaga kerja.

              "Inpres  2/2021  ini  ditujukan  kepada  seluruh  elemen  pemerintahan,  yakni  19  Menteri,  Jaksa
              Agung, 3 Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98
              Walikota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia," terang Deny.

              Presiden Jokowi menginstruksikan agar semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai
              tugas  dan  wewenang  masing-masing  dalam  mendukung  implementasi  program  Jamsostek,
              seperti membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian anggaran masing-masing.

              Dalam  inpres  tersebut  presiden  menegaskan  bahwa  seluruh  pekerja  penerima  upah,  bukan
              penerima upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara
              dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJamsostek. Untuk itu, Deny juga
              menargetkan seluruh pekerja pemerintah non ASNdi wilayah Jatim harus sudah menjadi peserta
              jaminan ketenagakerjaan di akhir tahun ini. Untuk pekerja pemerintah kabupaten kota non ASN
              di Jatim Yang sudah terdaftar mencapai sekitar 77 persen.

              Sedangkan  upaya penegakan  kepatuhan  kepada  badan  usaha  atau pemberi  kerja, termasuk
              menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti tidak patuh dalam mengimplementasikan program


                                                           493
   489   490   491   492   493   494   495   496   497   498   499