Page 497 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021

Desakan tersebut dilontarkan jajaran Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Dedi Putra
SHI kepada Riau Pos, Kamis (22/3) siang. Hendaknya dua pekan jelang Idul Fitri, seluruh
perusahaan di Meranti telah memenuhihak seluruh karyawannya.

"Ya kita minta pemda dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Ketenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai OPD, terkait harus cepat. Kita tidak mau
ada perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban tersebut dengan alasan pendapatan minim
karena pandemi Covid-19," ujarnya.

Jika ada perusahaan yang abai, ia minta pemkab harus tegas. Bila perlu, berikan sanksi tegas.
Hal Ini dinilai penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak. "Minimal H-10 THR sudah
diberikan kepada karyawan yang bekerja di Pekanbaru. Jangan hanya buat posko. Jika perlu
lakukan inspeksi rutin," jelasnya.

Sekda kab Kepulauan Meranti Dr Kamsol mengaku jika pihaknya rutin mengeluarkan surat
edaran dan imbauan terkait. Namun surat itu dikeluarkan berjenjang Pemerintah pusat, Pemprov
Riau seterusnya diteruskan Pemkab Kepulauan Meranti.

Terlebih untuk landasan pemberian THR, dari informasi yang ia terima telah menggunakan
aturan yang baru. Petunjuk diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36/2021 dan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6/2016 tentang Pembayaran THR 2021 Karyawan Swasta.
Selain itu menurutnya, mereka juga rutin membuka posko pengaduan untuk melayani aduan
dari para karyawan yang tidak mendapatkan THR lebaran. "Rutin kita buka posko pengaduan.
Tapi layanan ini belum mulai. Dalam waktu dekat akan dibuka di Dinas Penanaman Modal namun
teknisnya nanti dinas tersebut yang lebih paham," ungkapnya.(ade)

496