Page 501 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021
P. 501

Judul               Jokowi Teken PP Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
                Nama Media          merdeka.com
                Newstrend           Perlindungan PMI
                Halaman/URL         https://www.merdeka.com/uang/jokowi-teken-pp-pelaksanaan-
                                    perlindungan-pekerja-migran-indonesia.html
                Jurnalis            Intan Umbari Prihatin
                Tanggal             2021-04-23 12:11:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Ini  adalah  aturan  yang  sangat  ditunggu-
              tunggu, karena di samping PP ini memuat aturan yang lebih menjelaskan substansi UU 18/2017
              juga merupakan instrumen hukum yang penting untuk memperbaiki tata kelola penempatan dan
              pelindungan bagi pekerja migran kita

              positive  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Prinsipnya  pemerintah  memiliki  komitmen
              kuat untuk meningkatkan kualitas perlindungan pekerja migran Indonesia dan salah satu caranya
              adalah dengan meningkatkan keahlian pekerja migran dan penerapan regulasi yang baik

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perlindungan PMI ini adalah isu sentralnya.
              Sehingga dalam pelaksanaanya, PP ini mengatur mengenai pelindungan sebelum PMI berangkat
              bekerja, selama bekerja di negara penempatan, hingga setelah bekerja
              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bahkan dalam PP ini, pemerintah desa juga
              dilibatkan  dalam  proses  migrasi.  Karena  perbaikan  tata  kelola  migrasi  ini  benar-benar
              membutuhkan komitmen seluruh pihak, termasuk elemen pemerintahan terkecil di desa

              positive  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Dalam  menjalankan  pembinaan,  menteri,
              gubernur, dan bupati/wali kota melaksanakan fungsi tersebut secara terpadu dan terkoordinasi.
              Untuk  fungsi  pengawasan,  menteri,  gubernur,  dan  bupati/wali  kota  dapat  mengikutsertakan
              masyarakat


              Ringkasan

              Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 59 Tahun
              2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. PP Tersebut diteken Presiden
              Joko  Widodo  pada  7  April  2021.  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  mengatakan,  PP  ini
              merupakan  salah  satu  aturan  turunan  dari  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
              Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (UU  PPMI).  Peraturan  ini  kata  dia  merupakan  bagian
              perjuangan dan bukti kehadiran negara untuk pelindungan pekerja migran.


                                                           500
   496   497   498   499   500   501   502   503   504   505   506