Page 502 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021
P. 502
JOKOWI TEKEN PP PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
- Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 59 Tahun
2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. PP Tersebut diteken Presiden
Joko Widodo pada 7 April 2021.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, PP ini merupakan salah satu aturan turunan
dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU
PPMI). Peraturan ini kata dia merupakan bagian perjuangan dan bukti kehadiran negara untuk
pelindungan pekerja migran.
"Ini adalah aturan yang sangat ditunggu-tunggu, karena di samping PP ini memuat aturan yang
lebih menjelaskan substansi UU 18/2017 juga merupakan instrumen hukum yang penting untuk
memperbaiki tata kelola penempatan dan pelindungan bagi pekerja migran kita," katanya dalam
keterangan pers, Jumat (23/4).
Dia mengatakan tata kelola penempatan PMI harus mengedepankan aspek pelindungan dan
jaminan sosial. Hal tersebut mengingat proses dan pergerakan migrasi pekerja antarnegara
sangat dinamis. Dia mengatakan pemerintah ingin ke depannya pekerja migran yang bekerja ke
luar negeri semakin banyak berorientasi kepada mereka yang terampil (skilled) dan kompeten
"Prinsipnya pemerintah memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas perlindungan
pekerja migran Indonesia dan salah satu caranya adalah dengan meningkatkan keahlian pekerja
migran dan penerapan regulasi yang baik," bebernya.
Ida menjelaskan, peraturan ini terdiri dari tujuh Bab. Bab I memuat tentang Ketentuan Umum
dan Bab II mengatur tentang perlindungan PMI. "Perlindungan PMI ini adalah isu sentralnya.
Sehingga dalam pelaksanaanya, PP ini mengatur mengenai pelindungan sebelum PMI berangkat
bekerja, selama bekerja di negara penempatan, hingga setelah bekerja," terangnya.
Selanjutnya, pada Bab III diatur tentang Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) penempatan dan
pelindungan PMI. Pembentukan LTSA dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang efektif,
efisien, transparan, cepat, dan berkualitas tanpa diskriminasi.
LTSA ini akan mengoordinasikan dan mengintegrasikan delapan layanan instansi/lembaga dalam
bentuk desk. Kedelapan layanan tersebut terdiri atas desk ketenagakerjaan; desk pengaduan
dan informasi; desk kependudukan dan pencatatan sipil; desk kesehatan; desk keimigrasian;
desk kepolisian ; desk perbankan; dan desk jaminan sosial.
Selanjutnya, Bab IV yang mencakup tentang pembagian tugas dan tanggung jawab secara tegas
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap
pekerja migran Indonesia dan keluarganya secara terintegrasi dan terkoordinasi.
"Bahkan dalam PP ini, pemerintah desa juga dilibatkan dalam proses migrasi. Karena perbaikan
tata kelola migrasi ini benar-benar membutuhkan komitmen seluruh pihak, termasuk elemen
pemerintahan terkecil di desa," bebernya.
Sementara pada Bab V diatur mengenai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
(P3MI) dan Bab VI tentang pembinaan dan pengawasan. Adapun Bab VII sebagai bab terakhir,
mengatur ketentuan penutup. Dalam bab ini, beberapa aturan sebelumnya yaitu PP Nomor 3
Tahun 2013, PP Nomor 5 Tahun 2013, PP Nomor 4 Tahun 2015, dan Peraturan Presiden Nomor
64 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi.
"Dalam menjalankan pembinaan, menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melaksanakan fungsi
tersebut secara terpadu dan terkoordinasi. Untuk fungsi pengawasan, menteri, gubernur, dan
bupati/wali kota dapat mengikutsertakan masyarakat," tutur Ida.[azz].
501
