Page 558 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021
P. 558
Dia melanjutkan, selain itu pembentukan posko THR tersebut sesuai anjuran dari Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur (Jatim). Nantinya dalam posko THR
tersebut, ada callcen-feryang bisa dihubungi untuk mengadu masalah THR. Sehingga pekerja
yang ingin melapor tidak perlu datang ke kantor dan identitas pelapor akan dijaga
kerahasiaannya. "Kami sudah dapat perintah tersebut kemarin (Rabu, 21/4, Red) dan langsung
ditindaklanjuti," katanya.
Permasalahan yang diadukan bisa bermacam-macam asalkan seputaran THR. Seperti penundaan
pembayaran, pemotongan besaran, penggantian uang dengan barang dan sebagainya. Dalam
proses tersebut belum ada kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Nantinya jika ada
laporan tersebut, disperinaker akan meneruskannya ke Disnakertrans Provinsi Jatim sebagai
tindak lanjut. Sebab dalam pengawasan disperinaker tidak memiliki wewenang apa pun.
Sehingga yang berhak melakukan pengawasan hingga menjatuhkan sanksi kepada perusahaan
bersangkutan adalah Disnakertrans Provinsi Jatim "Pastinya pengawas dari Disnakertrans
Provinsi Jatim akan melakukan klarifikasi tentang hal ini dan pastinya keputusan yang diambil
nanti berdasarkan tingkat kesalahan itu," jelas Bambang. (jaz/ed/tin)
PENGAWASAN
PENYALURAN THR
Harus sesuai Akan dilakukan
ketentuan. klarifikasi.
Jika tidak puas,
pekerja bisa melapor.
Laporan akan diteruskan ke Disnakertrans Provinsi Jatim.
Tindakan dilakukan
berdasarkan tingkat kesalahannya.
557
