Page 560 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021
P. 560

Judul               LAPORAN KHUSUS: JANGAN HANYA SEKEDAR MEMFASILITASI
                Nama Media          palpos.id
                Newstrend           Posko THR 2021
                Halaman/URL         https://palpos.id/2021/04/23/laporan-khusus-jangan-hanya-sekedar-
                                    memfasilitasi/
                Jurnalis            Bambang Samudera
                Tanggal             2021-04-23 03:04:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Maliki (Karyawan Perusahaan Swasta) Biasanya besaran THR yang kita dapat dua
              bulan gaji, adapun satu bulan gaji. Namun tahun lalu hanya setengah dari satu bulan gaji, dan
              di tahun ini rumor yang beredar diperusahaan kami akan sulit bahkan bisa saja tidak ada THR

              negative - Putra (None) Hari raya kami tidak menerima THR karena uang kas perusahaan hanya
              mampu membayar gaji kami saja. Karena batas wakru gajian dan THR nyaris bersamaan

              negative - Putra (warga Kota Palembang) Beruntungnya kami, THR diberikan di akhir tahun.
              Kami bersyukur dimana banyaj orang bahkan kena PHK

              neutral - Putra (warga Kota Palembang) Semoga juga posko ini bisa menyelesaikan persoalan
              yang menyangkut masalah pembayaran THR. Jangan hanya menampung namun tidak ada jalan
              keluarnya bagi pegawai atau karyawan

              negative - MH Tahmrin (Pengamat Kebijakan Publik) Tapi jika ukurannya adalah terbayarnya
              THR yang dikeluhkan boleh jadi belum jelas. Karena adanya pengusaha yang tidak membayar
              THR  sesuai  dengan  ketentuan  besar  kemungkinan  karena  keengganan  atau  ketidakmauan
              pengusaha

              negative - MH Tahmrin (Pengamat Kebijakan Publik) Bukan sekedar memfasilitasi pengaduan
              kemudian  sebatas  inventarisasi  semata  tetapi  juga  harus  jelas  tindak  lanjut  dari  pengaduan
              tersebut

              neutral  -  MH  Tahmrin  (None)  Untuk  hal  yang  pertama  maka  jelas  yang  diperlukan  upaya
              penegakan hukum. Sementara untuk kasus kedua, diperlukan proses komunikasi yang memadai
              agar  tidak  berdampak  yang  lebih  buruk  berupa  PHK  atau  penutupan  perusahaan.  Untuk  itu
              koordinasi  yang  intensif  perlu  dilakukan  oleh  Kementerian  Tenaga  Kerja  dengan  Pemerintah
              Daerah

              negative - Madi Apriadi (Akademisi UIN Raden Fatah Palembang) Namun jangan hanya sebatas
              posko  pengaduan  akan  tetapi  pemerintah  harus  mempersiapkan  sanksi  yang  tegas  buat
              perusahaan-perusahan yang nakal tentu dengan sangsi yang sesuai dan adil


                                                           559
   555   556   557   558   559   560   561   562   563   564   565