Page 562 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021

Kebijakan pemerintah ini, disambut hangat masyarakat khususnya karyawan dan pegawai di
sejumlah perusahaan swasta. Pasalnya keberadaan THR dikhawatirkan akan ditiadakan
perusahaan dengan alibi perusahaan alami kesulitan pertumbuhan karena pandemi covid-19.

Maliki, salah seorang karyawan salah satu perusahaan swasta di Kota Palembamg menegaskan,
tahun lalu perusahaan ditenpatnya bekerja sejak puluhan tahun hanya membayar setengah THR
yang seharusnya diberikan minimal satu bulan gaji.

"Biasanya besaran THR yang kita dapat dua bulan gaji, adapun satu bulan gaji. Namun tahun
lalu hanya setengah dari satu bulan gaji, dan di tahun ini rumor yang beredar diperusahaan kami
akan sulit bahkan bisa saja tidak ada THR," tegasnya.

Senada diungkapkan Putra, warga Kota Palembang lainnya. Dia mengatakan, tahun lalu dia
menerima THR yang dibayar telat. "Hari raya kami tidak menerima THR karena uang kas
perusahaan hanya mampu membayar gaji kami saja. Karena batas wakru gajian dan THR nyaris
bersamaan," paparnya.
Maka, dirinya kata putra dan beberapa rekan sekantornya mendapatkan THR di penghujung
tahun. "Beruntungnya kami, THR diberikan di akhir tahun. Kami bersyukur dimana banyaj orang
bahkan kena PHK, " jelasnya.

Maka dengan adanya posko pengaduan THR, Putra berhatap dapat menyampaikan apabila
adanya pelanggaran. "Semoga juga posko ini bisa menyelesaikan persoalan yang menyangkut
masalah pembayaran THR. Jangan hanya menampung namun tidak ada jalan keluarnya bagi
pegawai atau karyawan," harapnya.

Dr MH Tahmrin MSi, selaku Pengamat Kebijakan Publik mengatakan, efektif tidaknya
pembentukan posko THR tergantung dari apa ukurannya. Dikatakannya, jika yang dimaksudkan
adalah untuk mengakomodasi kepentingan buruh sehingga mudah untuk menyampaikan
keluhan manakalah haknya terhadap THR tidak terpenuhi maka jelas adanya posko ini potensial
efektif.

"Tapi jika ukurannya adalah terbayarnya THR yang dikeluhkan boleh jadi belum jelas. Karena
adanya pengusaha yang tidak membayar THR sesuai dengan ketentuan besar kemungkinan
karena keengganan atau ketidakmauan pengusaha," ujarnya.
Besar kemungkinan lanjut Thamrin, karena ketidakmampuan akibat menurunnya aktivitas bisnis
sehingga mempengaruhi secara tajam pendapatan perusahaan. Ringkasnya kata dia, kebijakan
pembentukan posko ini harus jelas tindak lanjutnya. "Bukan sekedar memfasilitasi pengaduan
kemudian sebatas inventarisasi semata tetapi juga harus jelas tindak lanjut dari pengaduan
tersebut," tandasnya.

Mengingat kemungkinan persoalan pembayaran THR ini sambung Thamrin, bersumber dari 2
kemungkinan, pertama karena keengganan pengusaha, dan kedua karena ketidakmampuan
pengusaha.

"Untuk hal yang pertama maka jelas yang diperlukan upaya penegakan hukum. Sementara untuk
kasus kedua, diperlukan proses komunikasi yang memadai agar tidak berdampak yang lebih
buruk berupa PHK atau penutupan perusahaan. Untuk itu koordinasi yang intensif perlu
dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dengan Pemerintah Daerah," terangnya.

Pemda lanjut dia, mungkin dapat membantu fasilitasi untuk mengefektifkan mekanisme bipartit
pada level perusahaan dan juga tripartit pada level daerah dan bisa juga pemda menfasiltiasi
dengan membuka dialog lebih awal tidak hanya dengan pihak pengusaha dan pekerja tetapi juga
asosiasi yang mewadahi kedua belah pihak yang setidaknya dapat diupayakan jalan keluar yang
lebih efektif.
561